Fitch Pertahankan Peringkat Utang RI, Kemenkeu: Bukti Pengakuan Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Pemeringkat Kredit Fitch Ratings kembali mempertahankan peringkat (rating) kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil.

Dalam siaran persnya, Kamis (15/12/2022), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai hal itu sebagai bukti pengakuan dari dunia internasional atas stabilitas makroekonomi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, di tengah situasi global yang mengalami peningkatan risiko dan ketidakpastian. 

Fitch menilai prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah tergolong baik, sementara rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai rendah.

Baca juga: Singgung Soal Bupati Meranti yang Sebut Kemenkeu Iblis, Wamenkeu: Bicarakan dengan Data

Namun, terdapat dua tantangan yang menjadi perhatian Fitch, yakni penerimaan APBN yang masih relatif rendah dan indikator struktural, seperti indikator tata kelola, yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain pada peringkat rating yang sama.

Seperti halnya negara-negara lain, Indonesia saat ini juga menghadapi peningkatan imbal hasil obligasi negara dan pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS. Tetapi Fitch melihat RI memiliki posisi yang lebih baik daripada negara-negara setara, salah satunya karena posisi Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas.

Fitch pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2022 akan mencapai 5,2 persen seiring dengan kinerja ekspor yang kuat dan pemulihan ekonomi domestik yang terus berlangsung.

Baca juga: Asal Mula Bupati Meranti Berseteru dengan Kemenkeu

Sementara untuk 2023, Fitch memperkirakan pertumbuhan akan melambat menjadi 4,8 persen akibat pelemahan permintaan domestik dan eksternal, sebagai konsekuensi terjadinya kenaikan suku bunga dan normalisasi harga komoditas.

"Fitch menilai pulihnya sektor pariwisata dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan pada tahun 2023," tulis Kemenkeu dalam keterangannya.

Adapun dalam jangka menengah, Fitch memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 akan menguat menjadi 5,6 persen, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi negara dengan kategori rating 'BBB' sebesar 3,5 persen.

Baca juga: Kapan Pajak Fasilitas Kantor Diberlakukan? Ini Kata Kemenkeu

Dalam kaitan ini, Fitch menilai implementasi reformasi struktural, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja, akan mampu mendorong investasi yang lebih besar. Selain itu, pemerintah diharapkan akan terus berfokus pada pembangunan infrastruktur, termasuk keberlanjutan dari pembangunan ibu kota baru. 

Fitch juga meyakini bahwa komitmen pemerintah untuk kembali ke pagu defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB di 2023, akan tercapai. Lembaga itu memperkirakan defisit fiskal akan terus mengalami penurunan dari 4,6 persen di 2021 menjadi 3,4 persen di 2022, dan 2,9 persen pada 2023.

Proyeksi itu sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di Asia-Pasifik yang mampu kembali ke tingkat defisit fiskal pra-pandemi.

Baca juga: Utang Pemerintah Tembus Rp 7.496 Triliun, Kemenkeu Bilang Masih Aman

Kendati ekonomi nasional masih menunjukkan resiliensi di tengah peningkatan risiko dan ketidakpastian ekonomi global, Kemenkeu memastikan pemerintah akan terus mewaspadai faktor-faktor yang berpotensi memberikan downside risks yang serius pada perekonomian.

Maka dengan pertimbangan tersebut, APBN 2023 didesain dengan optimis namun tetap waspada. Pemerintah akan terus mengoptimalkan APBN sebagai shock absorber untuk melindungi daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi, dengan memastikan APBN tetap sehat dan berkelanjutan. 

"Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah terus memperkuat kolaborasi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, melalui bauran kebijakan yang sinergis, serta menjaga pengelolaan fiskal secara prudent agar kinerja fiskal tetap sustainable dalam jangka menengah dan panjang," tulis Kemenkeu.

Baca juga: Kemenkeu Optimistis Inflasi Bisa Dijaga di Bawah 6 Persen pada 2022