3 Saran Bank Dunia agar Ekonomi Indonesia Lebih Tangguh

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Dunia (World Bank) menyoroti tiga hal yang perlu dipertimbangkan Indonesia untuk bertahan di tengah tantangan global.

Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023-2025 diperkirakan akan melambat dibandingkan tahun ini, yakni rata-rata sebesar 4,9 persen. Hal ini dikarenakan permintaan global yang melemah, kondisi pembiayaan global yang lebih ketat, arus modal keluar dan tekanan mata uang dapat memicu pengetatan kebijakan moneter lebih cepat dari yang diharapkan.

"Saya ingin menyoroti tiga isu yang perlu dipertimbangkan untuk mengelola kondisi yang menantang ini dan membangun ekonomi yang lebih kuat dan tangguh," ujar Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen saat acara peluncuran Laporan Bank Dunia: Indonesia Economic Prospect edisi Desember 2022 di Energy Building, Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga: Bank Dunia Revisi Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2022 Jadi 5,2 Persen

1. Memfokuskan kebijakan makroekonomi ke stabilitas ekonomi

Dia bilang, ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi global yang masih akan penuh tantangan ke depannya. Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mengalihkan fokus kebijakan makroekonomi dari pertumbuhan ke stabilitas ekonomi.

Sebab, saat ini Indonesia memang telah berhasil mempertahankan makroekonomi yang stabil, dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen dan inflasi yang terjaga.

Namun ke depannya ruang kebijakan makro kemungkinan akan menyusut akibat inflasi yang berkelanjutan didorong oleh penguatan nilai tukar dollar AS dan ketidakpastian global di pasar minyak.

2. Mendorong kebijakan fiskal yang proaktif

Menurut dia, kebijakan fiskal yang proaktif akan sangat penting agar Indonesia dapat mengatasi ketidakpastian global.

Misalnya dengan mendorong basis pajak melalui pelaksanaan reformasi pajak yang berkelanjutan sesuai Undang-undang Harmonisasi Pajak dan meningkatkan kepatuhan pemungutan pajak usaha.

"Hal itu akan menciptakan ruang untuk berinvestasi dalam program pro-growth dan human capital serta memungkinkan perluasan program bantuan sosial dan asuransi sosial yang tepat sasaran," ucapnya.

3. Melakukan reformasi struktural

Dia menyebut, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural untuk mendorong potensi pertumbuhan Indonesia, yang saat ini sudah mulai dilakukan pemerintah dengan menerbitkan omnibus law cipta kerja, UU harmonisasi pajak, UU transfer fiskal pemerintah, dan tentu saja UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

"Seperti yang kita ketahui, hari ini (Kamis) DPR sedang memberikan suara pada paket hukum (UU P2SK) yang sangat signifikan untuk pendalaman sektor keuangan. Ini juga merupakan langkah maju yang signifikan," tukasnya.

Baca juga: Semerbak Asa Ekonomi Indonesia di 2023