Polemik DBH, Kementerian ESDM-Kemenkeu Pertanyakan Data Bupati Meranti

"Tapi tadi, mungkin (berbeda) cara membaca datanya atau menganalisa datanya. Mungkin kalau memang datanya berbeda, datanya itu produksi (yang dipegang Bupati Meranti), kalau di kami itu data lifting," lanjut Heru.

Baca juga: Bupati Meranti Protes soal DBH, Ekonom: Keluhan Wajar, tapi Ucapan Provokatif Perlu Ditindak

Kendati demikian, ia enggan mengungkapkan data lifting minyak Meranti yang dimiliki Kementerian ESDM. Menurutnya, akan dilakukan pencocokan data terlebih dahulu dengan Bupati Meranti yang dijadwalkan pertemuannya pada Selasa pekan depan.

Sementara itu, terkait DBH Meranti yang sebesar Rp 115 miliar dan naik Rp 700 juta dari sebelumnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman mengaku tidak tahu dasarnya.

Menurut dia, DBH yang dialokasikan untuk Meranti di tahun ini sebesar Rp 198 miliar. Namun realisasinya hingga pertengahan Desember bahkan melampaui target yakni mencapai Rp 208 miliar.

"Dana bagi hasil Meranti itu Rp 198 miliar, yang sudah direalisasikan Rp 208 miliar. Ini kan sudah 105 persen kita realisasi di 2022 ini," ungkapnya.

Maka ia menekankan, terkait persoalan Bupati Meranti merasa kenaikan DBH hanya Rp 700 juta dengan hanya menerima Rp 115 miliar, Luky mengatakan data itu perlu dipertanyakan langsung dengan Bupati Meranti.

"Nah itu yang mau kami tanya. Pokoknya, data yang di Meranti kaya begitu," kata dia.

Baca juga: Sri Mulyani: Kepala Daerah Senang Dapat DBH, tapi Belum Dipikir Dipakai untuk Apa...