Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sempat Dapat Penghargaan Swasembada Beras, Indonesia Akhirnya Harus Kembali Impor...

Kompas.com - 17/12/2022, 09:09 WIB
Elsa Catriana,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia resmi mengimpor beras dari beberapa negara, mulai Vietnam, Thailand, Myanmar, hingga Pakistan. Padahal, empat bulan lalu, Indonesia dianggap sebagai negara yang berhasil melakukan swasembada beras.

Atas keberhasilan tersebut, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Lembaga Penelitian Padi Internasional (IRRI) pun memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena dianggap swasembada beras.

Tercatat selama tiga tahun berturut-turut, sejak 2019 hingga 2021, Indonesia disebut bisa konsisten memproduksi beras sebanyak 31,3 juta ton per bulannya.

Baca juga: Mentan: Penghargaan Swasembada Beras dari IRRI Jadi Kado HUT Ke-77 RI

Namun, tiba-tiba muncul rencana importasi beras setelah Bulog menyebut bahwa stok beras untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menipis. Penyebabnya menipisnya stok disebut-sebut karena harga beras yang berangsur naik sehingga Perum Bulog mau tak mau harus mengendalikan harga dengan membuat operasi pasar memakai stok CBP tersebut.

Sempat terjadi drama silang data beras antara Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) di satu sisi, sementara Kementerian Pertanian (Kementan) di sisi lain yang menyatakan beras melimpah.

Simak rentetan kronologi Pemerintah akhirnya memutuskan untuk kembali impor beras.

Baca juga: Buwas Sebut Ada Pelaku Usaha yang Memainkan Harga Beras

Harga beras naik

Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengakui bahwa kenaikan harga beras selalu terjadi setiap tahunnya.

"Memang harga beras setiap tahunnya itu selalu berfluktuasi. Salah satunya karena harga gabah mengalami penurunan pada saat setelah panen raya. Kemudian menjelang akhir tahun naik kembali," ucap Sutarto dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

Berdasarkan survei internal Perpadi, faktor penyebab naiknya harga beras yang di antaranya adalah menurunnya suplai atau produksi beras, adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan terakhir lantaran adanya kebijakan fleksibilitas terkait harga acuan dalam pembelian beras dan gabah kering, agar Perum Bulog segera meningkatkan daya serapnya.

Sutarto menjelaskan, lantaran BPNT dibuka untuk pasar bebas, atau pemasok produk-produknya tak hanya satu pintu dari Perum Bulog, menyebabkan pembelian beras beserta volume penyerapannya tak beraturan.

"Pada bulan Agustus tiba-tiba ada 2 kali penyaluran BPNT, dan BPNT tidak dilakukan 1 pintu, sehingga terjadi perebutan," kata dia.

Namun menurut Sutarto, kebijakan fleksibilitas harga justru membuat para pengusaha penggilingan dan pengusaha beras skala besar, ikut menaikkan harga.

Baca juga: Debat Panas Stok Beras Kementan Vs Bulog, Jokowi sampai Turun Tangan

Perum Bulog tak bisa serap beras petani

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prestyo Adi menyebutkan, Bulog kesulitan untuk menyerap beras sebanyak 1 - 1,2 juta ton dalam memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Hal tersebut lantaran meningkatnya harga gabah di lapangan atau di tingkat petani.

"Saya dengan Pak Buwas (Dirut Bulog) dan teman-teman di BUMN pangan sepakat bahwa apabila kita menyerap harusnya memang di semester pertama. Jadi kalau hari ini kami menyerap minta diserap sekitar 1,2 juta ton memang sulit. Itu poinnya," kata Arief dalam rapat kerja bersama komisi IV DPR, Rabu (23/11/2022).

Dia menuturkan, saat ini untuk mencari gabah di lapangan dengan harga Rp 4.200 per kilogram sangat sulit. Sementara berdasarkan laporan harga gabah berada di atas Rp 5.000 per kilogram hingga Rp 5.500 per kilogram.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan untuk rata-rata Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani sudah mencapai Rp 5.891 per kilogram atau naik 17,44 persen. Sedangkan di tingkat penggilingan Rp 6.006 per kilogram atau naik 17,22 persen.

"Kemudian tentunya ini rebutan gabah juga di market ya. Dan kalau kita lihat memang kondisinya grafiknya seperti ini, jadi saya tidak menyampaikan benar salah, tapi kondisinya seperti ini," jelasnya.

Arief khawatir apabila Bapanas dan Perum Bulog tidak bisa menyerap sampai dengan 1,2 juta ton maka cadangan beras pemerintah ada di Bulog akan menipis.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan, sejak Maret sampai Juni 2022, Perum Bulog masih bisa melakukan penyerapan tertinggi mencapai 912.000 ton. Penyerapan itu terjadi lantaran harga di lapangan masih sesuai dengan ketentuan yakni Rp 8.300 per kilogram untuk beras medium.

Kemudian, pada pertengahan Juli ada peningkatan harga sehingga Bulog tidak lagi bisa menyerap dengan harga Rp 8.300 per kilogram.

Oleh sebab itu, pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) memutuskan untuk memberikan fleksibilitas harga sampai Desember membeli beras dengan harga Rp 8.800 untuk CBP.

"Dalam perjalanannya kita dari target yang kita tentukan itu, kita hanya bisa menyerap 44.000 ton, jadi sangat jauh dari yang kita prediksi kita bisa menyerap 500.000 ton pada saat itu," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Rendahnya penyerapan saat itu membuat pemerintah memutuskan untuk mencabut kembali harga fleksibilitas dan mengizinkan Bulog untuk membeli dengan harga komersil.

Harga komersial mengikuti harga pasar, yakni sekitar Rp 8.850 sampai Rp 10.200 per kilogram.

"Pada saat itu jadinya 1 juta ton untuk bisa dibeli oleh Bulog dengan harga komersil. Jadi bukan untuk harga CBP, tapi harga komersial Rp 10.200 dan kita melakukan itu. Sampai hari ini melakukan itu membeli yang harga Rp 10.200 ini kita beli sekarang. Tetapi bukannya kita tidak mau, tetapi jumlahnya memang tidak tercapai, tidak ada barangnya," katanya.

Buwas menceritakan, bahkan pada saat Rakortas terakhir pada 8 November 2022, ada yang menjanjikan (Kementan) akan menyetor beras dalam kurun waktu tidak sampai 1 minggu sebanyak 500.000 ton kepada Bulog. "Namun, sampai hari ini janji tersebut tidak juga ditunaikan bersangkutan," kata Buwas.

Bulog pun mendapatkan tugas untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton hingga akhir tahun 2022.

Hanya saja, berdasarkan data Perum Bulog per 22 November 2022, stok CBP hanya 426.573 ton. Artinya, jumlah stok yang tersedia menipis.

Oleh sebab itu, untuk memenuhi ketersediaan beras, Bulog berencana akan mengimpor beras sebanyak 500.000 ton beras.

Baca juga: Bulog Pastikan 200.000 Ton Beras Impor Masuk ke RI hingga Akhir 2022

Kemendag resmi teken izin impor beras 500.000 ton

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya sudah menandatangani perizinan importasi beras sebesar 500.000 ton.

Zulhas sapaannya menjelaskan, sebenarnya dirinya sempat menolak sebanyak 2 kali rencana impor komoditas bahan pokok tersebut. Namun, lantaran jumlah pasokan di Perum Bulog menipis, mau tak mau dia mengizinkan importasi dilakukan.

Hal tersebut pun, kata dia, menyusul dengan adanya persetujuan lewat Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas).

"Impor beras itu menurut data dari Kementan stok beras kita stoknya 7 juta oleh karena itu rapat 2 kali saya menolak impor beras karena datanya surplus. Kemudian kita Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kalau begitu mana berasnya agar bisa dibeli dan stok Bulog bisa bertambah karena stok Bulog tinggal sedikit lagi karna stok itu harus 1,2 juta ton, saya diminta untuk mendampingi Mentan untuk membeli beras itu 6 kali kerja, tapi belum dapat," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu (7/12/2022).

"Ditambah 6 hari kerja belum dapat, stok beras kita lama-lama menipis akhirnya Ratas memutuskan karena badan pangan ini sekarang ada Bapanas, dipimpin oleh Menko Perekonomian dan dihadiri Pak Presiden maka diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog tapi harus membeli di luar negeri. Kalau Bulog bisa beli di dalam negeri ada berasnya, tapi kalo enggak ada ya enggak mungkin, maka kita harus impor," sambung dia.

Dengan adanya penandatangan izin untuk importasi, lanjut Zulhas, Bulog diperintahkan untuk segera mengimpor beras kapanpun.

Petani hingga DPR kritik impor beras

Tentu kebijakan importasi ini mendapat kritikan dari berbagai pihak, terutama dari petani.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) mengatakan, sesuai dengan UU Pangan Nomor 18/2012, pemerintah tidak boleh impor pangan sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

"Hari ini, produksi pangan, dalam hal ini beras, menurut Kementan produksinya cukup sampai akhir tahun 2022. Jadi ya tidak bisa impor beras. Masalahnya sekarang menurut Bulog, cadangan beras di Bulog tidak memenuhi jumlah yang jadi patokan pemerintah yakni 1,2 juta ton. Bulog belum memenuhinya. Ini kekeliruan. Bulog harus andalkan beras yang ada di tengah-tengah masyarakat," kata Henry dalam siaran persnya, Selasa (22/11/2022).

Lebih lanjut dia menuturkan, pemerintah sampai hari ini baru mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), dan bukan mengeluarkan cadangan pangan nasional.

"Jadi yang dihitung Bulog adalah cadangan pangan yang ada di pemerintah pusat yaitu Bulog. Belum dihitung bagaimana cadangan pangan yang ada di Pemerintah Daerah, baik itu Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Berapa sesungguhnya beras ada yang disimpan di pemerintahan-pemerintahan daerah persisnya?," ungkap dia.

"Selain itu belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahan besar, korporasi swasta besar beras? kita enggak tahu, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," sambung Henry.

Pun dengan Komisi IV DPR RI. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sutrisno menyarankan agar sebaiknya Bulog menyerap kebutuhan dalam negeri daripada mengimpor, terlebih musim panen padi di dalam negeri juga sebentar lagi.

"Untuk pak Bulog rencana punya beras 500.000 ton disimpan di luar negeri ini sudah dikritisi oleh petani. Bulog sulit melakukan penyerapan CBP. Sebenarnya sudah ada 11 Provinsi untuk menyerap CBP. Jadi objek kita untuk menyerap kita tidak perlu impor, dan sebenarnya Januari dan Februari sudah panen raya," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (BPN) hingga Perum Bulog, Rabu (23/11/2022).

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera H Slamet mengkiritisi soal data stok beras yang ada di Kementan, ID Food, Badan Pangan Nasional, dan Perum Bulog.

Dia menilai belakangan ini, data soal stok beras berbeda-beda di masing-masing kementerian dan lembaga yang mengurusi pangan.

Slamet menegaskan, apabila ditemukan ada selisih data stok beras lebih baik semua pihak yang terkait segera meluruskan data tersebut.

"Stok beras ini simpang siur, saya minta Badan Pangan, ID Food, dan Bulog. Saya ingin mendapatkan dari masing-masing di forum ini. Kalau ada selisih-selisih, selisihnya di mana kita luruskan masing-masing. Mimpin yang membuat kebijakan ada di sini semua," kata dia.

Silang data Bapanas Vs Kementan

Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Kementerian Pertanian (Kementan) sempat beradu data soal stok beras nasional.

Hal ini lantaran data yang dibeberkan oleh Kementan berbeda dengan data yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Perdebatan diawali Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan Suwandi yang mengoreksi data yang disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Suwandi mengatakan, data yang disampaikan Badan Pangan mengenai konsumsi beras yang disampaikan Arief berbeda dengan BPS.

Dalam paparan Suwandi membeberkan, pada 2019 sebanyak 31,31 juta ton, 2020 31,50 juta ton, 2022 sebanyak 31,36 juta ton, dan pada 2022 jumlahnya sebanyak 32,07 juta ton. Ini merupakan data produksi beras 2019 hingga 2022 dari BPS yang dipaparkan Suwandi.

Menurut Suwandi, data yang disampaikan Badan Pangan berbeda dari yang dirilis BPS. "Berikutnya, saya koreksi pak Kepala Bapanas untuk konsumsi 2022 dicek, itu lebih tinggi rilis BPS yaitu 30,2 juta ton angka BPS konsumsi kalau produksi, dikurangi konsumsi surplusnya akan beda. Kepala Bapanas ini 32,02 juta ton ini data BPS resmi 17 Oktober. Data kepala Bapanas tadi 39 juta ton," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI bersama Kementan, Bapanas, dan ID Food, Rabu (23/11/2022).

Kemudian Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mempertanyakan kepada Kementan saat ini stok beras yang disebutkan oleh Dirjen Tanam Pangan ada di mana. Ia juga mempertanyakan metode apa yang digunakan untuk menghitung dari kondisi stok di rumah tangga hingga pedagang.

"Pertanyaan berasnya ada di mana? Pakai metode apa? Berapa juta rumah tangga, stok di dalam rumah tangga sekian ratus ribu ton, sekian juga, sampel yang mana saya mau belanja deh," ujar Sudin.

"Kemudian di pedagang masih ok masih bisa dilihat, di penggilingan, pengilangan yang mana? Kasih kami data yang mana. Karena ini berita beda-beda nih. Ini kan beda a bilang gini b bilang gini," sambung Sudin.

Kemudian Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, data yang disampaikan oleh Suwandi merupakan data dari Januari hingga September 2022.

Sementara data yang disampaikannya, kata dia, adalah data dari Januari hingga Oktober 2022.

"Ya data saya sama bapak beda. Data Pak Suwandi itu pakai data sebelumnya. Perhitungan Januari September itu 1,6 juta, 1,4 juta itu lama. Pak Wandi yang kanan ini yang data BPS baru," ujarnya.

Kemudian, Suwandi memotong penjelasan dari Arief. "Izin data terbarunya kapan pak? Coba.." tanya dia sambil tertawa.

Sementara di sisi lain, Dirut Bulog Buwas, menegaskan pihaknya tidak bisa merekayasa data stok cadangan beras. Berdasarkan data Bulog, stok beras per 22 November 2022 tercatat 594.856 ton.

Sementara pihaknya di lain sisi diminta untuk bisa memenuhi stok beras nasional sebanyak 1,5 juta ton hingga 2022.

"Ketua (Ketua Komisi IV) saya sampaikan bahwasanya data jujur saja jangan direkayasa, saya ngeri karena saya tidak biasa bicara seperti itu dan tidak biasa bekerja seperti itu. Saya tidak terlatih untuk menghianati. Jadi saya terlatih untuk apa adanya,” kata Budi Waseso.

Dia pun meminta, Kementerian dan Lembaga terkait saling terbuka mengenai stok cadangan beras, agar tidak menyebabkan keresahan di masyarakat.

"Mari kalau kita bisa untuk kepentingan bangsa dan kekuatan pangan sama-sama terbuka. Jadi, jangan terus nanti ada apa-apa ini resah semua. Ini yang harus saya perjuangkan sampai hari ini walaupun sulit apapun kami tetap berusaha terutama posisi dalam negeri,” ungkapnya.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistika (BPS) menjelaskan duduk perkaranya.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menilai, pada dasarnya tidak ada yang berbeda soal data beras yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog).

Dia menjelaskan Kementan menggunakan data yang bersumber dari BPS pada saat survei stok beras nasional pada periode Maret-Juni 2022.

“Sebenarnya tidak berbeda cuma pada saat itu sumber datanya sama dari Kementan sama, Bapanas sama, dari bulog sama data produksinya. Kalau berbicara stok itu berbeda karena BPS kan menghitung hasil surveinya Maret sampai Juni ketika panen,” jelas Habibullah kepada awak media di Jakarta, Selasa 29 November 2022.

Dalam survei tersebut tercatat Indonesia memiliki stok 6,71 juta ton beras yang tersebar di rumah tangga, dan luar rumah tangga seperti hotel, restoran, dan kafe (horeka).

Perinciannya, 3 juta ton atau 50,5 persen berada di rumah tangga, 1,4 juta ton atau 22,1 persen di penggilingan, 800.000 ton atau 11,9 persen di pedagang, 651.000 ton atau 9,9 persen di Bulog, 300.000 ton atau 5 persen di horeka, dan 37.000 ton atau 0,6 persen di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

Baca juga: Indonesia Resmi Terima Beras Impor, Mendag Zulhas: Untuk Meredam Kenaikan Harga Beras

Akhirnya Beras impor mulai masuk

Akhirnya pemerintah resmi menerima beras impor asal Vietnam sebanyak 4.900 ton.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) mengatakan, importasi ini dilakukan menyusul dengan adanya Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dilakukan pemerintah yang membahas upaya pemenuhan kebutuhan stok beras nasional.

"Per hari ini 4.900 ton atau kurang lebih 5.000 ton asal Vietnam," ujar Buwas saat menerima beras di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (16/12/2022).

Lebih lanjut Buwas mengatakan, importasi ini dilakukan secara bertahap sehingga sampai Desember 2022 total importasi beras bisa mencapai 200.000 ton.

"Ini sekarang berdatangan bertahap tapi sampai Desember 200.000 ton. Nanti (sore) ada di Serang, Merak sebanyak 5.000 ton juga itu dari Thailand," jelas Buwas.

"Tapi yang pasti ini bertahap sampai target impor kita nanti 500.000 ton. Sejauh ini negara asalnya Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Pakistan," sambung Buwas.

Buwas menilai kebijakan pengadaan beras dari luar negeri ini untuk memperkuat cadangan beras nasional.

Dia juga memastikan kebijakan yang diambil tidak akan mengganggu beras petani karena hanya dipergunakan pada kondisi tertentu.

"Seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya," katanya.

Hal ini juga diamini oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi. Dia mengatakan, impor beras ini bukan keinginan Bulog melainkan hasil keputusan 2 kali Rapat Koordinasi Terbata (Rakortas) dalam rangka penambahan stok cadangan beras pemerintah guna menjaga stabilitas harga di pasaran.

"Jika diperlukan Beras impor ini akan digelontorkan dalam rangka menghadapi Natal dan tahun baru sehingga tidak ada gejolak harga" kata Arief.

Baca juga: Bulog Pastikan Impor Beras Tak Akan Rugikan Petani

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Kasus Korupsi PT Timah: Lahan Dikuasai BUMN, tapi Ditambang Swasta Secara Ilegal

Whats New
4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

4 Tips Mengelola THR agar Tak Numpang Lewat

Spend Smart
Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis, Stafsus Erick Thohir: Kasus yang Sudah Sangat Lama...

Whats New
Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Menkeu: Per 15 Maret, Kinerja Kepabeanan dan Cukai Capai Rp 56,5 Triliun

Whats New
Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Siap-siap, IFSH Tebar Dividen Tunai Rp 63,378 Miliar

Whats New
Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Harga Tiket Kereta Bandara dari Manggarai dan BNI City 2024

Spend Smart
Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Penukaran Uang, BI Pastikan Masyarakat Terima Uang Baru dan Layak Edar

Whats New
Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Cara Cek Tarif Tol secara Online Lewat Google Maps

Work Smart
PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

PT SMI Sebut Ada 6 Investor Akan Masuk ke IKN, Bakal Bangun Perumahan

Whats New
Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Long Weekend, KAI Tambah 49 Perjalanan Kereta Api pada 28-31 Maret

Whats New
Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Ini Sejumlah Faktor di Indonesia yang Mendorong CCS Jadi Peluang Bisnis Baru Masa Depan

Whats New
ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

ITMG Bakal Tebar Dividen Rp 5,1 Triliun dari Laba Bersih 2023

Whats New
Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Kemenaker Siapkan Aturan Pekerja Berstatus Kemitraan, Ini Tanggapan InDrive

Whats New
Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

Kaum Mumpung-mumpung, Maksimalkan Penawaran Terbaik Lazada untuk Belanja Aneka Kebutuhan Ramadhan

BrandzView
Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Musim Hujan, Petani Harus Waspadai Serangan Hama

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com