Pembangunan IKN Jadi Magnet Baru Investasi di Sektor Konstruksi

PROYEK Ibu Kota Negara (IKN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Timur menjadi sebuah magnet baru untuk investasi. Dari segi pendanaan, megaproyek ini memerlukan lebih dari Rp 460 triliun, sehingga berimplikasi luas pada sektor ekonomi dengan sektor konstruksi beserta turunannya menjadi salah satu motor penggerak.

Pada 2019, Bappenas menyampaikan bahwa kebutuhan investasi IKN sebesar Rp 460 triliun, terdiri dari investasi senilai Rp 265,1 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur pendukung, seperti gedung, rumah aparatur sipil negara (ASN)/Polri/TNI, fasilitas pendidikan serta kesehatan. Kemudian Rp 160,2 triliun untuk fasilitas sarana dan prasarana, Rp 32,7 triliun untuk pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta kebutuhan untuk pengadaan lahan senilai Rp 8 triliun.

Baca juga: 16 Rusun Pekerja IKN Nusantara Selesai Dibangun

Kehadiran IKN juga berpotensi meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 0,1 persen yang bersumber dari munculnya lapangan kerja baru dan tumbuhnya sektor konstruksi, terutama infrastruktur.

Masa pembangunan IKN memerlukan waktu cukup panjang. Berdasarkan dokumen Badan Otorita IKN, ruang lingkup wilayah IKN sangat luas, sekitar 324 ribu hektare (ha).

Luasan wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari Kawasan Pengembangan IKN (KPKIN) 199 ribu ha, ruang lingkup Kawasan IKN (KIKN) seluas 56.180 ha, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.671 ha, dan berbagai infrastruktur fisik strategis lainnya.

Karena itu, megaproyek IKN menjadi angin segar bagi sektor konstruksi Tanah Air untuk bangkit dan menambah pundi-pundi kontrak baru selepas diguncang pandemi Covid-19.

Beberapa BUMN Karya telah memenangkan tender proyek di IKN dengan mengantongi kontrak pembangunan jalan tol, hunian pekerja, jembatan penghubung, hingga gedung kantor presiden.

Mirae Asset Sekuritas melihat prospek cerah sektor konstruksi melalui risetnya. Diperkirakan tingkat pertumbuhan majemuk (CAGR) sektor konstruksi akan naik 8,3 persen dalam periode 2020 hingga 2024 berkat dukungan proyek-proyek infrastruktur pemerintah di berbagai sektor, terutama di sektor transportasi.

Masifnya pembangunan IKN terutama dalam membuka lahan baru membutuhkan berbagai jenis alat berat dan diharapkan dapat berimplikasi positif pada kinerja perusahaan yang bergerak di sektor ini. Terlebih pemerintah juga mengharapkan sektor konstruksi dapat pulih secara bertahap melalui berbagai proyek infrastruktur nasional maupun swasta.

Berbagai macam tipe alat berat saat ini sudah mulai dipasarkan secara masif ke para kontraktor yang memenangkan tender pekerjaan infrastruktur awal IKN. Dealer turut berlomba-lomba dalam menyediakan alat berat termasuk paket pendanaan yang kompetitif guna mendukung pemasarannya, sehingga berbagai tipe alat berat pun semakin banyak jumlahnya yang memasuki wilayah IKN mulai dari excavator, motor grader, compactor, backhoe loader, hingga medium dozer.

Ini tentu saja menjadi salah satu penggerak sektor ekonomi yang mendukung proyek IKN. Berdasarkan situs IKN, fase pembangunan IKN pada 2022–2024 akan berfokus pada pemindahan tahap awal seperti pembangunan Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, sejumlah infrastruktur dasar dan perumahan bagi ASN.

Fase pembangunan pada 2025—2035 akan berfokus pada pengembangan area inti seperti pusat inovasi dan ekonomi, pengembangan sektor ekonomi prioritas, dan merampungkan pemindahan pemerintahan ke IKN.

Baca juga: Hutama Karya Garap Dua Proyek di IKN Senilai Rp 3,59 Triliun

Proyek IKN sendiri rencananya akan menjadi superhub yang terbagi menjadi delapan kluster besar, yang terdiri dari enam kluster ekonomi seperti kluster industri teknologi bersih, kluster farmasi terintegrasi, kluster industri pertanian berkelanjutan. Lalu kluster ekowisata dan kesehatan, kluster bahan kimia dan produk turunannya, kluster energi rendah karbon.

Dua kluster pendukungnya adalah kluster pendidikan abad ke-21, smart city dan pusat industri 4.0.

Bagaimana sisi skema pendanaannya? Rencananya, 20 persen kebutuhan pendanaan proyek IKN disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 80 persen lainnya dibiayai dari non-APBN melalui skema kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.