Pembangunan IKN Jadi Magnet Baru Investasi di Sektor Konstruksi

Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Malaysia yang telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya dari Kuala Lumpur pada 1995. Pendanaanya bersumber dari keuangan negara yang nyatanya turut berimplikasi positif bagi perekonomian Putrajaya (Detik.com, 2013).

Kemacetan di Kuala Lumpur juga menjadi alasan pemerintah Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya. Kondisi serupa juga turut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur dan memperkuat Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan.

Melibatkan Swasta

Karena besarnya kebutuhan investasi, pemerintah tidak akan cukup hanya mengandalkan skema pendanaan dari APBN. Pemerintah harus menyiapkan sejumlah skema bisnis maupun insentif guna menarik para investor dari kalangan swasta.

Sebagai contoh, salah satu skema yang saat ini ditawarkan kepada swasta terkait pemanfaatan lahan di IKN mengenai Barang Milik Negara (BMN). Pihak swasta bisa memilih beragam proyek yang ditawarkan, misalnya terkait prioritas proyek penyediaan infrastruktur.

Jangka waktu kerja sama tersebut bisa sampai 50 tahun dan dapat diperpanjang. Bentuk kompensasi yang diberikan adalah bagi hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP), antara pemerintah dengan pihak swasta yang menjadi pemodal dengan mekanisme yang fleksibel melalui penawaran, tender, atau penunjukkan langsung sesuai ketentuan perundangan berlaku.

Walaupun begitu, beberapa kalangan masih menilai tekanan sektor konstruksi 2023 masih cukup tinggi dan ada kecenderungan menurun karena tidak lepas dari efek tahun politik yang umumnya dapat menekan pembangunan proyek.

Selain itu, situasi perekonomian global juga dikhawatirkan masih bisa memperburuk kinerja sektor ini dengan indikasi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait resesi.

Hasil Riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 2022 menyebutkan adanya persepsi para ahli bahwa proyek IKN akan sulit berjalan sesuai target pemerintah, hingga kenaikan inflasi yang dipicu kenaikan harga lahan di Kawasan IKN.

Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan biaya pembangunan infrastruktur tahun depan sebesar Rp 392 triliun, naik 7,75 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2022 sebesar Rp 363,8 triliun yang salah satu alokasi dananya untuk mendukung pekerjaan infrastruktur IKN.

Hal itu menunjukkan upaya pemerintah memberi dukungan dan alokasi dana yang cukup guna meneruskan pembangunan infrastruktur proyek strategis ini.

Karena itulah saat ini semua mata pelaku industri alat berat, baik yang sudah lama maupun yang masih baru, tertuju pada perkembangan proyek-proyek konstruksi yang sudah mulai berjalan terkait dengan IKN. Segala risiko perlu dicermati seksama agar dapat menghasilkan berbagai solusi untuk senantiasa memastikan proyek berjalan mulus.

Kita harus tetap ingat bahwa proyek strategis IKN didasari cita-cita besar yang akan berdampak luas di masa depan. Pertama, sebagai langkah strategis transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Kedua, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Ketiga, merespons kondisi objektif Jakarta dengan segala problematikanya yang tidak cocok lagi sebagai IKN.

Tentunya dibandingkan sejumlah risiko tersebut, proyek IKN tetaplah menjadi sebuah megaproyek yang dapat menghembuskan angin segar bagi sektor konstruksi Tanah Air. Karena itu megaproyek IKN layak untuk didukung bersama dan semoga prosesnya berjalan sesuai harapan.

Hadirnya IKN diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan sentra inovasi dalam mengakselerasi Indonesia maju 2045, sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia ke depan.