Pembangunan IKN Jadi Magnet Baru Investasi di Sektor Konstruksi

PROYEK Ibu Kota Negara (IKN) yang diinisiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kalimantan Timur menjadi sebuah magnet baru untuk investasi. Dari segi pendanaan, megaproyek ini memerlukan lebih dari Rp 460 triliun, sehingga berimplikasi luas pada sektor ekonomi dengan sektor konstruksi beserta turunannya menjadi salah satu motor penggerak.

Pada 2019, Bappenas menyampaikan bahwa kebutuhan investasi IKN sebesar Rp 460 triliun, terdiri dari investasi senilai Rp 265,1 triliun untuk membangun sejumlah infrastruktur pendukung, seperti gedung, rumah aparatur sipil negara (ASN)/Polri/TNI, fasilitas pendidikan serta kesehatan. Kemudian Rp 160,2 triliun untuk fasilitas sarana dan prasarana, Rp 32,7 triliun untuk pembangunan gedung legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta kebutuhan untuk pengadaan lahan senilai Rp 8 triliun.

Baca juga: 16 Rusun Pekerja IKN Nusantara Selesai Dibangun

Kehadiran IKN juga berpotensi meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB) sebesar 0,1 persen yang bersumber dari munculnya lapangan kerja baru dan tumbuhnya sektor konstruksi, terutama infrastruktur.

Masa pembangunan IKN memerlukan waktu cukup panjang. Berdasarkan dokumen Badan Otorita IKN, ruang lingkup wilayah IKN sangat luas, sekitar 324 ribu hektare (ha).

Luasan wilayah tersebut terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari Kawasan Pengembangan IKN (KPKIN) 199 ribu ha, ruang lingkup Kawasan IKN (KIKN) seluas 56.180 ha, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 6.671 ha, dan berbagai infrastruktur fisik strategis lainnya.

Karena itu, megaproyek IKN menjadi angin segar bagi sektor konstruksi Tanah Air untuk bangkit dan menambah pundi-pundi kontrak baru selepas diguncang pandemi Covid-19.

Beberapa BUMN Karya telah memenangkan tender proyek di IKN dengan mengantongi kontrak pembangunan jalan tol, hunian pekerja, jembatan penghubung, hingga gedung kantor presiden.

Mirae Asset Sekuritas melihat prospek cerah sektor konstruksi melalui risetnya. Diperkirakan tingkat pertumbuhan majemuk (CAGR) sektor konstruksi akan naik 8,3 persen dalam periode 2020 hingga 2024 berkat dukungan proyek-proyek infrastruktur pemerintah di berbagai sektor, terutama di sektor transportasi.

Masifnya pembangunan IKN terutama dalam membuka lahan baru membutuhkan berbagai jenis alat berat dan diharapkan dapat berimplikasi positif pada kinerja perusahaan yang bergerak di sektor ini. Terlebih pemerintah juga mengharapkan sektor konstruksi dapat pulih secara bertahap melalui berbagai proyek infrastruktur nasional maupun swasta.

Berbagai macam tipe alat berat saat ini sudah mulai dipasarkan secara masif ke para kontraktor yang memenangkan tender pekerjaan infrastruktur awal IKN. Dealer turut berlomba-lomba dalam menyediakan alat berat termasuk paket pendanaan yang kompetitif guna mendukung pemasarannya, sehingga berbagai tipe alat berat pun semakin banyak jumlahnya yang memasuki wilayah IKN mulai dari excavator, motor grader, compactor, backhoe loader, hingga medium dozer.

Ini tentu saja menjadi salah satu penggerak sektor ekonomi yang mendukung proyek IKN. Berdasarkan situs IKN, fase pembangunan IKN pada 2022–2024 akan berfokus pada pemindahan tahap awal seperti pembangunan Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR RI, sejumlah infrastruktur dasar dan perumahan bagi ASN.

Fase pembangunan pada 2025—2035 akan berfokus pada pengembangan area inti seperti pusat inovasi dan ekonomi, pengembangan sektor ekonomi prioritas, dan merampungkan pemindahan pemerintahan ke IKN.

Baca juga: Hutama Karya Garap Dua Proyek di IKN Senilai Rp 3,59 Triliun

Proyek IKN sendiri rencananya akan menjadi superhub yang terbagi menjadi delapan kluster besar, yang terdiri dari enam kluster ekonomi seperti kluster industri teknologi bersih, kluster farmasi terintegrasi, kluster industri pertanian berkelanjutan. Lalu kluster ekowisata dan kesehatan, kluster bahan kimia dan produk turunannya, kluster energi rendah karbon.

Dua kluster pendukungnya adalah kluster pendidikan abad ke-21, smart city dan pusat industri 4.0.

Bagaimana sisi skema pendanaannya? Rencananya, 20 persen kebutuhan pendanaan proyek IKN disokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sekitar 80 persen lainnya dibiayai dari non-APBN melalui skema kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta.

Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Malaysia yang telah memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya dari Kuala Lumpur pada 1995. Pendanaanya bersumber dari keuangan negara yang nyatanya turut berimplikasi positif bagi perekonomian Putrajaya (Detik.com, 2013).

Kemacetan di Kuala Lumpur juga menjadi alasan pemerintah Malaysia memindahkan pusat pemerintahannya. Kondisi serupa juga turut menjadi salah satu pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Penajam Paser Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur dan memperkuat Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan.

Melibatkan Swasta

Karena besarnya kebutuhan investasi, pemerintah tidak akan cukup hanya mengandalkan skema pendanaan dari APBN. Pemerintah harus menyiapkan sejumlah skema bisnis maupun insentif guna menarik para investor dari kalangan swasta.

Sebagai contoh, salah satu skema yang saat ini ditawarkan kepada swasta terkait pemanfaatan lahan di IKN mengenai Barang Milik Negara (BMN). Pihak swasta bisa memilih beragam proyek yang ditawarkan, misalnya terkait prioritas proyek penyediaan infrastruktur.

Jangka waktu kerja sama tersebut bisa sampai 50 tahun dan dapat diperpanjang. Bentuk kompensasi yang diberikan adalah bagi hasil penerimaan negara bukan pajak (PNBP), antara pemerintah dengan pihak swasta yang menjadi pemodal dengan mekanisme yang fleksibel melalui penawaran, tender, atau penunjukkan langsung sesuai ketentuan perundangan berlaku.

Walaupun begitu, beberapa kalangan masih menilai tekanan sektor konstruksi 2023 masih cukup tinggi dan ada kecenderungan menurun karena tidak lepas dari efek tahun politik yang umumnya dapat menekan pembangunan proyek.

Selain itu, situasi perekonomian global juga dikhawatirkan masih bisa memperburuk kinerja sektor ini dengan indikasi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait resesi.

Hasil Riset Centre for Strategic and International Studies (CSIS) 2022 menyebutkan adanya persepsi para ahli bahwa proyek IKN akan sulit berjalan sesuai target pemerintah, hingga kenaikan inflasi yang dipicu kenaikan harga lahan di Kawasan IKN.

Di sisi lain, pemerintah telah menganggarkan biaya pembangunan infrastruktur tahun depan sebesar Rp 392 triliun, naik 7,75 persen dibandingkan dengan outlook APBN 2022 sebesar Rp 363,8 triliun yang salah satu alokasi dananya untuk mendukung pekerjaan infrastruktur IKN.

Hal itu menunjukkan upaya pemerintah memberi dukungan dan alokasi dana yang cukup guna meneruskan pembangunan infrastruktur proyek strategis ini.

Karena itulah saat ini semua mata pelaku industri alat berat, baik yang sudah lama maupun yang masih baru, tertuju pada perkembangan proyek-proyek konstruksi yang sudah mulai berjalan terkait dengan IKN. Segala risiko perlu dicermati seksama agar dapat menghasilkan berbagai solusi untuk senantiasa memastikan proyek berjalan mulus.

Kita harus tetap ingat bahwa proyek strategis IKN didasari cita-cita besar yang akan berdampak luas di masa depan. Pertama, sebagai langkah strategis transformasi ekonomi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Kedua, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Ketiga, merespons kondisi objektif Jakarta dengan segala problematikanya yang tidak cocok lagi sebagai IKN.

Tentunya dibandingkan sejumlah risiko tersebut, proyek IKN tetaplah menjadi sebuah megaproyek yang dapat menghembuskan angin segar bagi sektor konstruksi Tanah Air. Karena itu megaproyek IKN layak untuk didukung bersama dan semoga prosesnya berjalan sesuai harapan.

Hadirnya IKN diharapkan dapat menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru dan sentra inovasi dalam mengakselerasi Indonesia maju 2045, sebagai milestone transformasi besar bangsa Indonesia ke depan.