Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petani Sayangkan Keputusan Bulog Impor Beras

Kompas.com - 19/12/2022, 18:10 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akhirnya merealisasikan rencana impor beras sebanyak 500.000 ton dengan dalih menambah stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menanggapi hal ini Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih sangat menyesalkan keputusan pemerintah untuk impor beras ini.

Dia menilai, Bulog sebagai badan yang berperan mengurusi cadangan pangan nasional lemah dalam perencanaan dan tidak menjalankan peran dan fungsinya.

Henry menjelaskan, alasan Bulog impor beras lantaran ketersediaan beras dalam negeri yang tidak ada. Padahal seharusnya Bulog membeli gabahnya di bulan-bulan panen besar atau panen raya (Maret-Juni). Namun hal ini tidak dilakukan Bulog sehingga membuat stok CBP menipis.

Baca juga: Kata Mentan Stok Beras Surplus, Tapi Kok Impor?

"Yang mereka bilang tidak ada ketersediaaan itu kan di bulan Oktober Desember ini yang sedang panen kecil. Jadi memang sedikit gabahnya dan harganya cenderung di atas harga yang sanggup dibeli Bulog. Di bulan-bulan sekarang ini seharusnya Bulog bukan membeli gabah tapi mengeluarkan cadangan gabah atau berasnya. Sesuai namanya, Badan Urusan Logistik, yang berkaitan dengan cadangan, beli gabah ya di saat panen melimpah, jangan saat panen kecil justru mau membeli gabah," ujarnya dalam siaran persnya, Senin (19/12/2022).

"Jadi Presiden harus berikan peringatan dan mungkin tindakan tegas terhadap pimpinan Bulog yang lalai untuk jalankan tugasnya mengisi gudang-gudang cadangan pangan," sambungnya.

Henry menjelaskan, ketika panen besar tahun ini, panen petani melimpah, hal ini sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Ini juga diperkuat dengan data di SPI yang menunjukkan ketika panen raya kemaren harga gabah jatuh. "Mirisnya Bulog kurang berperan beli gabah pada saat itu," keluhnya.

"Kalau Bulog tidak berubah, harga gabah akan jatuh lagi ketika panen besar tahun depan nanti. Tahun lalu saja kita tidak impor, harganya saja sudah jatuh dan tidak diserap Bulog. Harga gabah dan beras, pas panen raya kemarin hanya Rp 3.000-Rp 3.500, jauh di bawah HPP yang Rp 4.200,” sambungnya.

Untuk itu Henry meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menghadap Presiden, meminta agar dikeluarkan Perpres tentang cadangan pangan nasional, bukan hanya cadangan pangan pemerintah.

Baca juga: Dulu Malu, Kenapa Kini Jokowi Kembali Impor Beras?

"Belum ada Perpres yang mengatur cadangan pangan yang ada di masyarakat, di Pemda seperti di Provinsi dan Kabupaten, seharusnya dikeluarkan Perpresnya," katanya.

Henry juga meminta pemerintah untuk memperkuat Bulog sebagai lembaga yang menjadi penyangga pangan dan punya kapasitas untuk membeli gabah langsung ke petani ke koperasi petani, bukan membeli gabah ke perusahaan-perusahaan perantara yang ada di desa.

"SPI juga meminta pemerintah mengoreksi HPP sekarang karena sudah tidak relevan, akibat kenaikan BBM, pupuk, dan biaya hidup. Kalkuasi kami HPP di Rp 5.600 per kilogram," sarannya.

Henry juga menyarankan agar pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperkuat koperasi petani, membentuk koperasi-koperasi petani, tidak bisa hanya mengandalkan kelompok-kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan).

"Poktan dan Gapoktan bukan lembaga ekonomi petani, lebih ke lembaga pendidikan, bukan lembaga usaha. Terbatas jumlahnya poktan yang punya rice milling, pengeringan gabah, perusahaan pemasaran pembelian gabah," jelas dia.

Sebagai informasi, sebanyak 5.000 ton beras impor asal Vietnam telah masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat kemarin (16/12).

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan beras impor itu dibeli dengan harga Rp 8.800 per kilogram. Sehingga, total biaya impor beras ini diperkirakan mencapai Rp 4,4 triliun.

Baca juga: Sebelum Jadi Presiden RI, Jokowi Lantang Kritik Kebijakan Impor Beras

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com