Sri Mulyani Sudah Lunasi Utang Kompensasi dan Subsidi Energi ke Pertamina-PLN

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah telah melunasi pembayaran utang kompensasi dan subsidi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Ia mengatakan, sudah dilakukan pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN senilai Rp 268,1 triliun per 14 Desember 2022. Realisasi itu itu meningkat tajam dibandingkan pembayaran tahun lalu di periode sama yang hanya sebesar Rp 17,9 triliun.

"Rp 268 triliun adalah kompensasi dalam bentuk pembayaran ke Pertamina dan PLN dalam rangka stabilkan harga energi di dalam negeri," ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (20/12/2022).

Baca juga: Sri Mulyani: APBN Defisit Rp 237,7 Triliun hingga Pertengahan Desember 2022

Menurutnya, realisasi pembayaran kompensasi tersebut sudah mencakup utang kompensasi tahun lalu, baik bahan bakar minyak (BBM) maupun listrik, yang sudah dibayarkan seluruhnya di semester I-2022.

Selain itu, mencakup pula pembayaran kompensasi BBM dan listrik semester I-2022, sesuai dengan tagihan hingga Oktober 2022. Sebab, untuk tagihan di akhir tahun belum dikeluarkan.

Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pembayaran tagihan subsidi energi sebesar Rp 206,9 triliun. Realisasi ini naik 21,5 persen dibandingkan pembayaran di periode sama 2021 yang sebesar Rp 170,3 triliun.

"Total kompensasi dan subsidi ini adalah dua angka yang mencapai lebih dari Rp 470 triliun hingga 14 Desember 2022," ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ada Rp 132,69 Triliun Dana Asing Keluar dari Pasar SBN

Ia mengatakan, anggaran kompensasi dan subsidi energi tersebut merupakan bantuan pemerintah yang langsung dinikmati masyarakat dalam bentuk harga BBM, elpiji, dan listrik yang lebih stabil dibandingkan negara lainnya di tengah lonjakan harga komoditas energi global.

"Bahkan negara-negara seperti Eropa Amerika mengalami inflasi dan kemungkinan mengalami pelemahan ekonomi karena kenaikan harga energi yang bisa meningkat 4-5 kali lipat dari harga sebelum kenaikan," katanya.

"Jadi dalam hal ini Indonesia bisa menjaga harga energi karena APBN mengalokasikan hingga 14 Desember yaitu kenaikan hingga mencapai 474 triliun sendiri," pungkas bendahara negara itu.

Baca juga: Tanggulangi Dampak Rokok, Sri Mulyani Gelontorkan hingga Rp 27 Triliun