Pinjaman ini dapat diberikan, misalnya, berdasarkan tingkat penyaluran rupiah digital oleh bank tersebut. Di satu sisi, opsi ini dapat memastikan tingkat likuiditas perbankan terjaga serta mencegah kegagalan bank di masa krisis.
Namun di sisi lain, bank menjadi bergantung pada bank sentral dalam memenuhi kebutuhan likuiditas dan intermediasi. Situasi ini akan menimbulkan polemik baru di mana bank sentral mempunyai kekuasaan untuk memilih bank atau sektor industri tertentu untuk dapat diberikan kredit.
Arsitektur rupiah digital perlu dilengkapi dengan pedoman tata kelola yang baik. Perangkat aturan perlu didefinisikan, misalnya pencegahan penyalahgunaan data transaksi pribadi masyarakat baik oleh wholesaler maupun Bank Indonesia sendiri.
Baca juga: Apa Beda Rupiah Digital dengan Uang Tunai dan Uang Kripto?
Kriteria pemberian kredit kepada bank perlu ditetapkan dengan jelas untuk mengantisipasi kebutuhan bank sebagai dampak dari rupiah digital. Transparansi dan independensi Bank Indonesia dalam proyek Garuda perlu terus dijaga sesuai niat baik penerbitan rupiah digital.
Bank Indonesia belum menetapkan secara pasti target implementasi rupiah digital. Masih cukup waktu bagi semua pihak untuk menyusun rencana dan respon sampai rupiah digital benar-benar diterbitkan.
Pada akhirnya nanti, yang paling penting adalah agar Bank Indonesia dapat terus menjaga transparansi dan independensi dalam pengambilan kebijakannya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.