Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ronny P Sasmita
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution

Penikmat kopi yang nyambi jadi Pengamat Ekonomi

Arah Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 22/12/2022, 12:34 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Namun pembalikan nilai tukar Yen pasca-1985 sampai 1996 menjerumuskan utang-utang tersebut ke dalam lubang yang lebih dalam, lalu rumah managemen ekonomi nasional itu kolaps seketika.

Bangunan kertas itu harus diselamatkan dengan rangka bangunan baru yang berlandaskan likuiditas talangan dari negara.

Korea Selatan dan Taiwan, yang sejak semula cukup serius menjiblak gaya developmental Jepang dan sejak 1980 mulai beralih ke ekonomi politik demokratis pelan-pelan bisa selamat.

Sementara Indonesia, Malaysia, Pilipina, Singapura, dan Thailand terjebak di dalam komplikasi struktural yang akut, yang sampai hari ini masih sulit menorehkan kembali angka-angka besar pertumbuhan ekonomi tahunan layaknya tahun 1980-an.

Singapura dan Hong Kong masih beruntung karena berstatus sebagai negara pelabuhan dengan jumlah penduduk yang kecil, taraf hidup tinggi sudah dicapai walaupun gerak-gerik ekonominya tidak lagi selincah dulu.

Indonesia, pasca-Orde Baru, mengubah arah nyaris 360 derajat, dengan meninggalkan gaya developmental setengah hati Soeharto menuju pendekatan neoklasikal sepenuh hati.

Diawali dengan supervisi IMF dan para teknokrat neoklasikal, Indonesia dipaksa tunduk pada aturan main penyesuaian struktural dengan disiplin fiskal kelas dewa.

Namun bukan untuk kemaslahatan rakyat banyak, melainkan untuk meyakinan para donor dan pemberi pinjaman bahwa Indonesia masih menjadi rentetan pulau-pulau yang layak diutangi.

Walhasil, kini Indonesia hanya butuh angka raihan ekonomi yang baik dengan tingkat inflasi yang moderat bersamaan dengan pertumbuhan penerimaan negara via berbagai cara, agar rating surat utang negara tetap bercokol di ranah "layak" dan "positif."

Perkara apakah industri nasional dihajar produk-produk manufaktur dari luar atau para petani di pedesaan dipojokan oleh komoditas impor berharga miring sudah bukan perkara penting lagi bagi pemerintah.

Dan memasuki era Jokowi, Indonesia dibawa ke ekosistem ekonomi hibrida di mana secara fiskal pemerintah berjuang habis-habis untuk berbelanja infrastruktur, tapi secara makro masih dikelola dengan gaya neoklasikal.

Artinya, proyek-proyek infrastruktur hanyalah instrumen untuk mengamankan angka raihan pertumbuhan ekonomi agar tidak makin melemah, dengan inflasi rendah via rekayasa supply (import), terutama sejak era "commodities boom" mulai berakhir dan pemerintahan yang baru kehilangan akal menemukan sumber pertumbuhan baru kecuali infrastruktur.

Pemerintah tidak lagi mencoba berkiblat pada pengalaman Jepang, Korea Selatan, Taiwan, atau sekarang China, yang mengintegrasikan kebijakan infrastrukturnya tidak saja untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk mengokohkan daya saing industri nasional dan menggairahkann sektor pertanian dengan disiplin ekspor tingkat tinggi.

Sampai sekarang pun, kita kian hari dibuat terlena dengan raihan pertumbuhan ekonomi yang secara komparatif digadang-gadang sangat mengesankan dengan tingkat inflasi yang nyaris sejajar dengan lantai.

Tapi di tengah-tengah euforia pertumbuhan ekonomi dan proyek-proyek infrastruktur itu, industri baja meradang, industri semen kelebihan produksi, industri pelayanan penerbangan kelimpungan, industri asuransi dilanda skandal demi skandal, manufaktur nasional menua dan deindustrialistik, bersamaan dengan petani-petani yang menyaksikan hasil pertaniannya dilindas oleh komoditas impor yang ikut "nimbrung" di atas aspal jalan desa hasil karya proyek infrastruktur negara.

Kita kini terlena dan perlu mengingat kembali secara kontemplatif kalimat apa yang digunakan Paul Krugman untuk menutup tulisannya kala itu.

"But economics is not a dismal science because the economists like it that way, it is because in the end we must submit to the tyranny not just of the numbers, but of the logic they express," tulis Krugman mengakhiri tulisannya.

Kita tidak hanya memerlukan angka pertumbuhan yang tinggi, tapi juga harus memahami segala sesuatu yang telah menciptakan angka tersebut.

Jika hanya angka besar di atas kertas yang tidak mewakili kapasitas, kekuatan, dan daya saing perekonomian nasional secara fundamental, maka angka tersebut suatu waktu akan kehilangan makna.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com