Luhut Sebut Penerapan SPBE Bisa Cegah Sifat Nakal Pejabat yang Ingin Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, digitalisasi pemerintahan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mencegah korupsi dan membangun efisiensi.

"SPBE ini untuk mencegah korupsi dan menghilangkan hal yang tidak efisien, dan sekarang efisiensi kita semakin baik,” jelasnya dalam acara West Java Digital Service Internasional Festival 2022, di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor Sumedang, dikutip dari siaran pers Kementerian PANRB, Jumat (23/12/2022).

Luhut menilai langkah pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan penggunaan katalog elektronik atau E-Katalog, dimana aktivitas transaksi pengadaan pemerintah akan terekam secara digital, karena sudah berbasis SPBE. Sehingga sifat nakal yang terdapat dalam diri pejabat sebagai manusia bisa dicegah.

Baca juga: Pesan Luhut ke KPK: OTT Itu Enggak Bagus Sebenarnya, Buat Negeri Ini Jelek Banget

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menilai, jika penerapan digitalisasi telah berjalan baik maka persepsi penanganan korupsi juga akan baik. Maka digitalisasi menjadi cara yang harus dipilih untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

Selain itu implementasi digitalisasi tidak sekadar memperbaiki tata kelola melainkan harus memiliki hasil atau dampak nyata. "Jangan sampai penerapan digitalisasi sudah baik, namun tingkat penurunan kemiskinan tidak signifikan, atau tidak tumbuhnya investasi," ucap Anas.

Oleh karenanya, dia mengingatkan kepada para kepala daerah untuk dapat menerapkan digitalisasi melalui SPBE serta dapat belajar ke daerah yang telah mengimplementasikan SPBE-nya dengan baik.

Baca juga: Luhut: Aksi Pencegahan Korupsi yang Kita Kawal Bersama Telah Membuahkan Hasil yang Baik

Dengan hal tersebut maka kepala daerah dapat secara cepat membangun SPBE untuk mewujudkan birokrasi berdampak bagi masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi berdampak adalah dengan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan.

Digitalisasi menjadi kunci untuk membawa Aparatur Sipil Negara (ASN) keluar dari rutinitas untuk menuju budaya inovasi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.

Implementasi digitalisasi kata Anas, sejalan dengan fokus Kementerian PANRB menerjemahkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin birokrasi berdampak bagi masyarakat. Kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi yang lincah dan cepat.

Baca juga: Luhut Optimistis Penerapan E-Katalog Bisa Kurangi Pejabat Ditangkap KPK karena Korupsi