FAO dan Bank Dunia Kompak Sebut Harga Beras RI Paling Mahal Se-ASEAN

KOMPAS.com - Kenaikan harga pangan dari waktu ke waktu, bahkan kerapkali melonjak tinggi di saat-saat tertentu, jadi ironi di Indonesia yang diklaim sebagai negara agraris.

Julukan negeri gemah ripah pun seolah cuma jadi slogan belaka. Di banyak daerah, masyarakat masih sulit mendapatkan makanan seimbang atau makanan sehat. Hal ini tercermin dari laporan Harian Kompas baru-baru ini.

Setali tiga uang, nasib petani di Indonesia juga memprihatinkan. Masalah klasik petani yang terus berulang seperti pupuk yang acapkali sulit didapat hingga harga komoditas yang anjlok saat panen. Di sisi lain, kebijakan impor pengan juga masih saja menghiasi pemberitaan nasional.

Versi Bank Dunia

Baru-baru ini, World Bank atau Bank Dunia melaporkan harga beras di Indonesia lebih tinggi dari negara-negara ASEAN lain selama satu dekade terakhir.

Berdasarkan laporan Bank Dunia Indonesia Economic Prospect (IEP) edisi Desember 2022, harga beras di Indonesia 28 persen lebih tinggi dari harga di Filipina.

Baca juga: Ironi Negara Agraris, Harga Pangan di RI Tertinggi Se-ASEAN

Secara nominal harga riil, harga beras Indonesia dua kali lipat harga beras di Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Thailand.

Sementara apabila membandingkan harga dengan daya beli masyarakat, harga beras Indonesia juga masih jauh lebih mahal ketimbang Singapura dan Malaysia, dua negara yang berasnya mengandalkan impor.

Sederhananya, kemampuan masyarakat membeli beras dan panganan yang sehat, tidak mencukupi dari penghasilannya.

Jika menggunakan salah satu dari dua indikator, baik harga riil maupun perbandingan dengan daya beli, harga beras di Indonesia adalah yang paling mahal.

"Konsumen Indonesia membayar harga beras dan makanan pokok lainnya lebih tinggi daripada negara tetangga," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikuti Jumat (23/19/2022).

Baca juga: Sebelum Jadi Presiden RI, Jokowi Lantang Kritik Kebijakan Impor Beras

Mahalnya harga beras di Indonesia, tulis Bank Dunia, disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung harga pasar bagi produsen di sektor pertanian.

Kebijakan yang dimaksud meliputi kebijakan pembatasan perdagangan seperti tarif impor, monopoli impor BUMN untuk komoditas utama serta kebijakan harga pembelian minimum di tingkat petani.

Selain itu, kurangnya investasi jangka panjang dalam riset dan pengembangan pertanian, layanan penyuluhan, dan pengembangan sumber daya manusia pertanian telah menghambat peningkatan produktivitas yang dapat menurunkan harga pangan dalam jangka panjang.

"Rantai pasokan yang panjang dan biaya distribusi yang tinggi, sebagian karena geografi negara yang kompleks, juga menaikkan harga pangan bagi konsumen di negara tersebut," jelas Bank Dunia.

Baca juga: Dulu Malu, Kenapa Kini Jokowi Kembali Impor Beras?

Versi FAO

Dikutip dari Harian Kompas, laporan Badan Pangan Dunia atau FAO juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Dengan memperhitungkan faktor paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), harga pangan bergizi di Indonesia mencapai angka 4,47 dollar AS sekitar Rp 69.000 perhari.

Ini lebih tinggi ketimbang antara lain Thailand (4,3 dollar AS), Filipina (4,1 dollar AS), Vietnam (4 dollar AS), dan Malaysia (3,5 dollar AS).

Masih berdasarkan riset dari Harian Kompas, biaya yang perlu dikeluarkan orang Indonesia untuk membeli makan bergizi seimbang adalah sebesar Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan.

Harga tersebut berdasar standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB), yang juga digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO).

Baca juga: Stok Ayam Berlebih Bikin Peternak Merugi, Ironi Masalah Klasik yang Terus Berulang

Dengan biaya sebesar itu, ada 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut.

Hitungan lain yang digunakan dalam analisis ini adalah standar Bank Dunia yang menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal 52 persen dari pengeluaran total keluarga.

Untuk menentukan jumlah bahan pangan bergizi seimbang, analisis ini menggunakan aplikasi kalkulator biaya pangan yang dikembangkan oleh tim riset Food Prices for Nutrition dari Tufts University Amerika Serikat.

Gizi seimbang artinya menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok (sumber karbohidrat), lauk pauk (sumber protein dan lemak), sayuran dan buah, serta air minum.

Sementara itu daerah dengan persentase penduduk yang tidak bisa mengakses makanan sehat tertinggi adalah NTT sebesar 78 persen, Maluku Utara 70 persen, Sulawesi Barat 69 persen, dan Maluku 68 persen.

Baca juga: Sederet Jejak Digital Janji Jokowi Setop Impor Kedelai

Berikut 34 daerah dengan persentase tertinggi hingga terendah penduduk yang tidak bisa mengakses makanan seimbang di Indonesia:

• NTT 78 persen
• Maluku Utara 70 persen
• Sulawesi Barat 69 persen
• Maluku 68 persen
• Sulawesi Tenggara 64 persen
• Kalimantan Barat 61 persen
• Jawa Timur 61 persen
• Jawa Tengah 60 persen
• Gorontalo 58 persen
• Indonesia (rata-rata) 57 persen
• Sulawesi Tengah 57 persen
• Sulawesi Utara 57 persen
• Sulawesi Selatan 57 persen
• Lampung 56 persen
• Papua 56 persen
• NTB 55 persen
• Papua Barat 54 persen
• Bengkulu 53 persen
• Aceh 51 persen
• Jawa Barat 50 persen
• Jambi 50 persen
• Yogyakarta 50 persen
• Sumatera Utara 49 persen
• Kalimantan Selatan 47 persen
• Kalimantan Tengah 46 persen
• Banten 44 persen
• Bali 42 persen
• Sumatera Barat 40 persen
• Riau 37 persen
• Kalimantan Timur 37 persen
• Bangka Belitung 28 persen
• DKI Jakarta 28 persen
• Kalimantan Utara 27 persen
• Kepulauan Riau 23 persen

Data ini diolah dari Harga Konsumen Beberapa Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau 90 Kota di Indonesia Tahun 2021 (BPS), Data Mikro Susesnas Maret 2021 (BPS), dan kalkulator Cost of a Health Diet penelitian Food Price for Nutrition Tufts University Amerika Serikat.

Baca juga: Luhut soal Kecelakaan Maut di Proyek Kereta Cepat: Human Error