JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan, diperlukan peran aktif dari semua pihak termasuk PT PLN (Persero) untuk menjalankan program transisi energi agar tercapai target net zero emission (NZE) di 2060.
“Pemerintah siap mendukung dari sisi pembuatan kebijakan dari hulu sampai ke hilir. Kita sudah mulai dengan dua program. Satu program penurunan gas rumah kaca, satu lagi program untuk mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ini sekarang sudah menjadi program nasional yang dikemas menjadi program net zero emission," ujar Dadan dalam siaran pers, Sabtu (24/12/2022).
Dadan menjelaskan, dari sisi hulu pemerintah mengeluarkan kebijakan pensiun dini dan moratorium pada beberapa pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Sebagai gantinya, pembangkit listrik bisa menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) hingga 2021-2030. Langkah ini dilakukan untuk memastikan agar energi yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat bisa lebih bersih.
Baca juga: Kalla Group Komitmen Penuhi Net Zero Emission pada 2060
Sementara dari sisi hilir, pemerintah membuat sebuah kebijakan berupa percepatan penggunaan energi bersih di masyarakat. Contohnya adalah penggunaan kendaraan listrik.
"Dari sisi hilir, kita dorong pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) digeser ke listrik. Kita geser pemanfaatan bahan bakar di rumah tangga dari LPG ke listrik, karena listriknya sudah semakin bersih, sehingga di sisi hilir pun akan semakin bersih," jelas Dadan.
Baca juga: Gandeng MKI, PLN Genjot Percepatan Transisi Energi
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam mendorong transisi energi. Sebab menurutnya, untuk menciptakan lingkungan yang bersih lewat transisi energi diperlukan kolaborasi semua pihak.
"Perubahan iklim ini bukan hanya menjadi permasalahan Indonesia saja, tapi ini adalah global problem. Untuk itu, kita tidak mungkin menghadapi permasalahan ini dengan suasana kesendirian," kata Darmawan.
Dari sisi PLN kata Darmawan, sudah melakukan beberapa langkah inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca. Misalnya adalah lewat RUPTL 2021-2030, PLN menghapus Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan batu bara yang sudah masuk dalam perencanaan.
Baca juga: Potensi EBT di Indonesia Dinilai Mampu Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan