Daftar UMR di Wilayah Jawa Tengah Berlaku per 1 Januari 2023

KOMPAS.com - Upah minimum provinsi (UMP) untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng) mengalami kenaikan mulai 1 Januari 2023. Penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023.

Disadur dari laman resmi Provinsi Jateng, telah ditetapkan besaran upah minimum provinsi ini sebesar Rp 1.958.269,96. Jumlah tersebut naik sebesar 8,01 persen atau Rp 145.234,26 dibandingkan upah minimum tahun 2022 sebesar Rp 1.812.935.

Perlu diketahui bahwa upah minimum ini berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sedangkan bagi para pekerja atau buruh dengan kualifikasi tertentu dapat diberikan upah lebih besar dari UMP.

Sementara itu, pekerja atau buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah.

Baca juga: Daftar Upah Minimum 2023 di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2022, penetapan upah minimum memperhatikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa.

Nilai alfa merupakan wujud indeks tertentu, yang menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu, dalam rentang 0,1 hingga 0,3.

Penentuan nilai alfa ini harus mempertimbangkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Dalam hal ini, data yang digunakan untuk perhitungan penyesuaian nilai upah minimum, menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Baca juga: Daftar Upah Minimum 2023 di 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

Upah minimum regional (UMR) Jawa Tengah 2023

Presentase kenaikan upah minimum tertinggi tahun 2023 di Jawa Tengah adalah sebesar 7,95 persen di Kota Semarang. Rincian nilai UMR kabupaten/kota di seluruh wilayah Jateng sebagai berikut:

1. Kabupaten Cilacap Rp 2.383.090,46
2. Kabupaten Banyumas Rp 2.118.123,64
3. Kabupaten Purbalingga Rp 2.130.980,94
4. Kabupaten Kebumen Rp 2.035.890,04
5. Kabupaten Purworejo Rp 2.043.902,33
6. Kabupaten Wonosobo Rp 2.076.208,98
7. Kabupaten Magelang Rp 2.236.776,91
8. Kabupaten Boyolali Rp 2.155.712,29
9. Kabupaten Klaten Rp 2.152.322,94
10. Kabupaten Sukoharjo Rp 2.138.247,70
11. Kabupaten Wonogiri Rp 1.968.448,32
12. Kabupaten Karanganyar Rp 2.207.483,64
13. Kabupaten Sragen Rp 1.969.569,00
14. Kabupaten Grobogan Rp 2.029.569,04
15. Kabupaten Blora Rp 2.040.080,17
16. Kabupaten Rembang Rp 2.015.927,08
17. Kabupaten Pati Rp 2.107.697,44
18. Kabupaten Kudus Rp 2.439.813,98
19. Kabupaten Jepara Rp 2.272.626,63
20. Kabupaten Demak Rp 2.680.421,39
21. Kabupaten Semarang Rp 2.480.988,00
22. Kabupaten Temanggung Rp 2.027.569,32
23. Kabupaten Kendal Rp 2.508.299,90
24. Kabupaten Batang Rp 2.282.025,72
25. Kabupaten Pekalongan Rp 2.247.345,90
26. Kabupaten Pemalang Rp 2.081.783,00
27. Kabupaten Tegal Rp 2.106.237,58
28. Kabupaten Brebes Rp 2.018.836,92
29. Kota Magelang Rp 2.066.006,64
30. Kota Surakarta Rp 2.174.169,00
31. Kota Salatiga Rp 2.284.179,97
32. Kota Semarang Rp 3.060.348,78
33. Kota Pekalongan Rp 2.305.822,66
34. Kota Tegal Rp 2.145.012,11
35. Kabupaten Banjarnegara Rp 1.958.169.69

Baca juga: Daftar Upah Minimum 2023 di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat

Sebagai informasi, presentase kenaikan terendah sebesar 6,4 persen di Kabupaten Kudus dikarenakan pertumbuhan ekonomi berada pada angka negatif, sehingga sesuai ketentuan kenaikan sebesar inflasi.

Ditegaskan bahwa Kabupaten Banjarnegara wajib menaikkan sesuai nilai UMP Jateng, sebab nilai UMK 2023 di bawah UMP 2023.

Baca juga: Upah Minimum 2023 Naik, Bagaimana Rumus Perhitungannya?

Baca juga: Simak, Ini Aturan Penambahan Nilai PPPK Teknis 2022