Permohonan Pailit dan PKPU Tidak Bisa Diajukan oleh Koperasi dan Pihak Ketiga

Hal tersebut juga mendorong koperasi untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban kepada anggotanya secara maksimal.

Caranya, dengan mengoptimalkan aset koperasi sebagai sumber pembayarannya. Hal ini merupakan bentuk solusi agar anggota memperoleh perlindungan yang memadai.

Sebagai informasi, pada tanggal 13 Oktober 2022, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali KSP Intidana dengan Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Berdasarkan putusan tersebut KSP Intidana dinyatakan kembali dalam keadaan semula, yaitu tidak dalam keadaan pailit, dan kembali melakukan pembayaran homologasi (PKPU).

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Khusus, pada tanggal 2 Desember 2022 di Auditorium Imam Barjo, Kota Semarang, Jawa Tengah, pembayaran homologasi tahap 4 dan 5 sebagai fokus utama dalam rencana kerja Pengurus dan Pengawas KSP Intidana periode 2022-2027.

Baca juga: LPS Koperasi Bakal Dibahas dalam RUU Perkoperasian, Ini Alasannya