3 Investor Akan Bangun Hunian ASN dan Hankam di IKN, Nilainya Rp 41 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) mencatat dari 59 pelaku usaha yang berminat investasi, 3 perusahaan di antaranya telah lolos untuk membangun hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Hankam di IKN.

Adapun ketiga investor itu ialah PT Summarecon Agung Tbk, PT Risjadson Brunsfield Nusantara (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan, ketiga perusahan tersebut sudah mendapatkan Surat Izin Prakarsa Proyek (SIPP) atau Letter to Proceed (LTP) dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Daftar 10 Proyek Strategis Nasional Terbaru, Ada IKN hingga LRT Manggarai

Sementara 56 pelaku usaha lainnya saat ini telah mengirimkan Letter of Intent untuk berinvestasi di IKN dan sedang menunggu SIPP dari pemerintah.

"Semoga proses selanjutnya dapat segera tuntas dan bisa langsung tancap gas di awal tahun 2023 ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/1/2022).

Setelah mendapatkan SIPP, para investor akan melakukan studi kelayakan yang komprehensif dengan mencakup konsep desain, ruang lingkup proyek, dan rekomendasi teknologi yang mengoptimalkan project lifecycle cost.

"Penting untuk dipahami, para investor tersebut sekarang harus menyusun studi kelayakan dan akan diserahkan ke pemerintah paling lambat enam bulan kemudian. Jadi dengan adanya izin, bukan berarti langsung membangun," jelas Bambang.

Baca juga: Kemenko Marves: Sebelum 17 Agustus 2024 Pusat Pemerintahan Sudah Pindah ke IKN

Ketiga investor tersebut ditargetkan dapat menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 sehingga hunian dapat mulai beroperasi pada Agustus-Desember 2024.

Diperkirakan hunian ASN dan Hankam yang akan dibangun dapat menampung sekitar 14.500 orang di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.

Adapun total nilai investasi dari ketiga investor ini sebesar Rp 41 triliun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).