Aturan dan 4 Simulasi Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Menurut UU HPP

Lihat Foto

Ilustrasi persentase tarif perpajakan.(SHUTTERSTOCK/ANDREY POPOV)

Perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di UU PPh dan UU HPP.

Anda bisa menjadi kolumnis !

Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Daftar di sini Kirim artikel

Editor Palupi Annisa Auliani

PAJAK penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan seseorang dan atau badan usaha dalam satu tahun pajak.

Undang-Undang Nomor 7 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) antara lain meneguhkan, mengubah, dan atau menambah sejumlah ketentuan terkait PPh dari yang sudah ada sebelumnya dalam UU PPh. Ini termaktub dalam Bab III UU HPP.

Berikut ini sejumlah peneguhan, perubahan, dan atau tambahan ketentuan terkait PPh bagi wajib pajak orang pribadi seturut berlakunya UU HPP:

PTKP tidak berubah

Meski sejumlah ketentuan PPh mengalami penyesuaian dalam UU HPP, beleid ini tidak mengubah besaran nominal penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi dari yang sebelumnya telah ditetapkan di UU PPh.

Sebagaimana ketentuan Bab III Pasal 7 ayat (1) huruf a UU HPP, besaran PTKP bagi wajib pajak orang pribadi tetap senilai setidaknya Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan.

Untuk wajib pajak yang nominal penghasilan tahunannya maksimal Rp 54 juta atau penghasilan per bulannya maksimal Rp 4,5 juta tak dikenai PPh.

Sebaliknya, bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari Rp 54 juta atau penghasilan bulanannya lebih dari Rp 4,5 juta, PTKP merupakan pengurang dari basis perhitungan kewajiban PPh yang harus dibayarkan.

Istilah teknis dari hasil dari pengurangan penghasilan dengan PTKP ini adalah penghasilan kena pajak (PKP).

Bagi wajib pajak orang pribadi, nominal PTKP masih memiliki ruang tambahan sehingga bisa melebihi Rp 54 juta. Ini berlaku bagi mereka yang telah menikah tanpa ada pemisahan harta dan atau untuk mereka yang memiliki tanggungan. Ketentuan soal ini di UU HPP diatur dalam Bab III Pasal 7 ayat (1).

Lapisan tarif PPh

Pengenaan PPh di Indonesia diberlakukan secara progresif. Artinya, semakin besar penghasilan maka semakin besar pula kewajiban perpajakannya, bagi mereka yang memiliki penghasilan lebih dari Rp 54 juta setahun.

Untuk PPh, ada lapisan rentang nominal penghasilan kena pajak (PKP) yang membedakan persentase kewajiban perpajakan atau tarif pajak yang harus dibayar.

Sekali lagi, PKP adalah penghasilan dalam setahun dikurangi penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang saat ini nilainya ditetapkan Rp 54 juta bila tak ada tambahan komponen lain.

UU HPP mengubah lapisan (layer) tarif PPh dari ketentuan sebelumnya di UU PPh, yaitu dari empat lapisan menjadi lima lapisan. Selain itu, UU HPP memperlebar rentang lapisan pertama tarif PPh, dari semula untuk rentang PKP Rp 0 - Rp 50 juta di UU PPh menjadi PKP Rp 0 - Rp 60 juta di UU HPP.

Perubahan lapisan tarif PPh di UU HPP tercantum di Bab III Pasal 17 ayat (1) huruf a. Rincian perubahannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Perubahan dan perbandingan lapisan dan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 di UU PPh dan UU HPP.

4 simulasi PPh orang pribadi

Tuan A yang masih lajang memiliki gaji Rp 2,3 juta per bulan. Total penghasilannya dalam setahun adalah Rp 27,6 juta. Penghasilan Tuan A masih berada dalam rentang penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Karenanya, Tuan A tidak dikenai pajak penghasilan (PPh).