Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bukan Lagi Ditenggelamkan, Kapal Pencuri Ikan Kini Disumbangkan

Kompas.com - Diperbarui 08/01/2023, 06:13 WIB
Muhammad Idris

Penulis

KOMPAS.com - Ganti menteri, ganti kebijakan. Ungkapan itu mungkin tepat menggambarkan soal perlakuan terhadap kapal pencuri ikan yang ditangkap di perairan Indonesia, termasuk penenggelaman kapal.

Sebagai informasi saja, penenggelaman kapal pencuri ikan yang telah inkrah pengadilan sudah diatur sejak lama, yakni melalui UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan.

Aturan penenggelaman kapal cukup masif dilakukan di era Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019, Susi Pudjiastuti. Alasannya untuk menimbulkan efek jera.

Setelah kursi Menteri Kelautan dan Perikanan beralih ke Edhy Prabowo, kebijakan penenggalaman kapal yang disita dari aktivitas illegal fishing tak lagi dilakukan.

Baca juga: Siapa Pemilik Bandara Malinau, Lokasi Diusirnya Pesawat Susi Air?

Edhy Prabowo belakangan diberhentikan dari anggota kabinet karena tersandung kasus korupsi ekspor benih lobster. Kebijakan Edhy itu juga kemudian diteruskan penggantinya, Sakti Wahyu Trenggono.

Ketimbang menenggelamkan kapal tangkapan penegak hukum ke dasar laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk menyumbangkannya ke pihak yang membutuhkan seperti lembaga pendidikan maupun kelompok nelayan.

Dihibahkan ke nelayan

Terbaru, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan untuk menghibahkan 41 kapal pencuri ikan yang disita negara kepada nelayan.

Kapal-kapal yang tersangkut tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan tidak lagi ditenggelamkan, tetapi dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Baca juga: Besaran Bunga Shopee Paylater, Denda, dan Cara Menghitungnya

Sepanjang tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menangani 137 kasus pelanggaran administratif dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan.

Dari 137 kasus tersebut, para pelaku dari 71 kasus di antaranya telah dikenai sanksi administratif dan pelaku 59 kasus lainnya diproses hukum secara pidana.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin menyatakan, rencana hibah kapal-kapal ikan ilegal sedang diusulkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.

Dari 59 kapal yang diproses hukum pidana, sebanyak 41 kapal ikan ilegal yang berstatus inkrah diusulkan untuk dihibahkan ke kelompok nelayan ataupun koperasi nelayan.

Baca juga: Pengertian Dividen, Jenis, Hitungan, Tahapan Pembagiannya

”(Rencana hibah kapal ilegal) Masih proses di DJKN Kementerian Keuangan,” kata Adin dikutip dari pemberitaan Harian Kompas, Minggu (8/1/2023).

Ia menambahkan, total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang didapat dari pengenaan denda administratif dan penggantian kerugian atas kerusakan karang untuk 137 kasus pelanggaran tersebut mencapai Rp 33,94 miliar.

Perolehan PNBP dari denda administratif akan digunakan untuk pemulihan kerusakan sumber daya kelautan dan perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengamankan 97 unit kapal perikanan ilegal yang terdiri dari 18 kapal ikan asing (KIA) dan 79 kapal ikan Indonesia.

Baca juga: Pajak Dividen: Tarif, Contoh Perhitungan, dan Ketentuannya

Dari pemeriksaan terhadap 23.625 unit kapal perikanan, tingkat kepatuhan pelaku usaha kapal perikanan dalam negeri tergolong cukup tinggi, yaitu 92,17 persen.

Artikel ini bersumber dari pemberitaan di Harian Kompas berjudul "Kapal Ikan Ilegal Dihibahkan ke Nelayan".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Ini 5 Bandara dengan Trafik Tertinggi Saat Penerbangan Haji 2024

Whats New
Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Bos Pupuk: 56 Persen Petani yang Terdaftar di e-RDKK Belum Menebus Pupuk Subsidi

Whats New
Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Satu Data Perkebunan, Strategi Kunci Capai Perkebunan yang Berkelanjutan

Whats New
Usai Cetak Rekor 'Marketing Sales' pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Usai Cetak Rekor "Marketing Sales" pada 2023, CTRA Bakal Tebar Dividen Rp 389 Miliar

Whats New
Nasib OVO Setelah Superbank Masuk ke Ekosistem Grab

Nasib OVO Setelah Superbank Masuk ke Ekosistem Grab

Whats New
IHSG Menguat di Awal Sesi, Rupiah Koreksi

IHSG Menguat di Awal Sesi, Rupiah Koreksi

Whats New
Hasil Administrasi Sekolah Kedinasan 2024 Sudah Diumumkan, Cek di Sini

Hasil Administrasi Sekolah Kedinasan 2024 Sudah Diumumkan, Cek di Sini

Whats New
Hadapi Tren Pelemahan Rupiah dan IHSG, Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

Hadapi Tren Pelemahan Rupiah dan IHSG, Ada Apa dengan Ekonomi Indonesia?

Whats New
Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 20 Juni 2024

Harga Emas Antam: Detail Harga Terbaru pada Kamis 20 Juni 2024

Spend Smart
Bengkak 41 Persen, Kerugian Indofarma Capai Rp 605 Miliar pada 2023

Bengkak 41 Persen, Kerugian Indofarma Capai Rp 605 Miliar pada 2023

Whats New
Harga Emas Terbaru 20 Juni 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 20 Juni 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Dorong Peluang Investasi Sektor Penerbangan, DPR Setujui Ratifikasi Protokol AFAS Ke-12

Whats New
Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Mampukah IHSG Menguat Hari Ini? Simak Analisis dan Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Whats New
Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com