Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti: Kebijakan Subsidi Logistik Bersifat Jangka Pendek dan Tidak Selesaikan Tingginya Harga Pangan

Kompas.com - 15/01/2023, 11:10 WIB
Elsa Catriana,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Mukhammad Faisol Amir mengkritik kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi logistik untuk transportasi pangan.

Menurut dia, seharusnya pemerintah menyasar solusi jangka panjang yang lebih efektif dan bukan memberikan subsidi logistik lantaran tidak bisa bersifat permanen atau terus menerus.

“Memitigasi tingginya harga pangan dengan subsidi logistik tidak bisa dilakukan secara terus menerus. Pemerintah perlu menyasar solusi jangka panjang yang lebih efektif,” ujar Mukhammad Faisol Amir dalam siaran resminya, dikutip Minggu (15/1/2023).

 Baca juga: Harga Bahan Pangan Naik, BI Perkirakan Inflasi Januari 2023 Capai 0,40 Persen

Ia melanjutkan, kebijakan pemerintah dengan memberikan subsidi logistik pangan dapat membantu untuk mengurangi beban kenaikan harga pangan pada level konsumen, sehingga harga akan cenderung stabil.

Namun perlu diingat bahwa kebijakan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka pendek, mengingat masih banyak pekerjaan rumah dalam persoalan logistik di Indonesia.

Kebijakan subsidi logistik juga tidak bisa dilakukan terus-menerus, selain membebani anggaran pemerintah, terlebih Kementerian Perdagangan menginstruksikan kontribusi pemerintah daerah dari dana APBD sebesar 2 persen, akan menimbulkan masalah lain.

Misalnya, daerah-daerah dengan APBD kecil akan cenderung memilih menyuplai bahan makanan dengan ongkos logistik yang lebih murah.

Konsekuensinya, diversifikasi pangan akan sulit dicapai dan hal ini dapat memicu kelangkaan pada komoditas-komoditas tertentu di daerah-daerah yang tidak menjadi sentra produksi.

Padahal, menurut dia, diversifikasi pangan memungkinkan konsumen mengakses berbagai komoditas pangan dan hal ini diharapkan turut serta dalam memperbaiki status gizi konsumen dalam jangka panjang.

 Baca juga: Jaga Ketersediaan Pangan, Mendag Zulhas Ingin RI Punya Cold Storage

Struktur harga pangan di Indonesia dipengaruhi oleh biaya logistik yang masih cukup besar. Tercatat, biaya logistik pangan di Indonesia menyumbang hingga 41 persen dari total harga pangan di level konsumen, terutama untuk bahan makanan impor. Hal ini tentu menjadi kendala aksesibilitas bagi masyarakat terhadap makanan yang terjangkau dan berkualitas.

Faisol menyebut, pembangunan infrastruktur yang menghubungkan daerah-daerah di Indonesia merupakan sebuah solusi jangka panjang yang dapat berkontribusi untuk mengurangi biaya logistik.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia idealnya berangkat dari tujuan untuk menghubungkan daerah-daerah dan mendukung kegiatan ekonomi.

Dia melanjutkan, selain tantangan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, risiko cuaca ekstrim juga turut menghambat distribusi pangan, sehingga harga pangan dapat meningkat tajam, terutama di daerah-daerah yang tidak terkoneksi jalur transportasi darat dengan pusat-pusat produksi.

Tidak ada cara paling ampuh, kata dia,  dalam menyelesaikan persoalan logistik untuk mengurangi beban ekonomi bagi petani dan konsumen di Indonesia.

Namun, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator, investor infrastruktur, dan pembuat kebijakan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com