Komisi IV DPR Kritik Kinerja Mentan SYL, Mulai dari Impor Beras hingga Data yang Berubah-Ubah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudin mengkritik kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mulai dari impor beras hingga data yang kerap berubah-ubah.

Sudin menilai, kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) masih terus menghadapi masalah yang sama, bahkan membuat kondisi pertanian di Tanah Air memburuk.

"Komisi IV menilai bahwa pembangunan pertanian masih menghadapi masalah yang klasik. bahkan di beberapa kesempatan menunjukan keadaan semakin memburuk," ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Perum Bulog, Dirut PT RNI dan PT Pupuk Indonesia di DPR RI, Senin (16/1/2023).

Baca juga: Kata Mentan Stok Beras Surplus, Tapi Kok Impor?

Indikator pertama yang dikritik adalah meningkatnya impor beras dan komoditas pangan lainnya. Menurut Sudin, secara kasat mata produksi beras dan komoditas pangan lainnya tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan untuk impor.

Sudin mengatakan, hal itu disebabkan oleh data yang ditunjukkan Kementan tidak sinkron dengan keadaan stok beras di lapangan.

Oleh sebab itu dia meminta agar dilakukan pembenahan data produksi dan stok beras untuk kepentingan kebijakan pemanfaatan ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut, Sudin menilai kinerja program yang ada belum berdampak signifikan terhadap pencapaian target nasional namun hanya berorientasi pada penyerapan anggaran bukan kepada pencapaian produksi nasional, seperti kondisi produksi daging sapi di Indonesia.

Berdasarkan catatan Komisi IV DPR, hasil produksi daging sapi terus menurun setiap tahunnya, jauh dari kebutuhan nasional.

"Bahkan di tahun lalu Indonesia malah terjangkit PMK yang sangat buruk terhadap pencapaian produksi daging nasional," jelasnya.

Baca juga: Bank Dunia Sebut Harga Beras Indonesia Paling Mahal Se-ASEAN, Mentan SYL: Kita Nomor 2 Terendah di Asia

Sudin juga menyinggung soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kementan yang menunjukan bahwa ada kegiatan atau program yang bermasalah bahkan gagal atau tidak mencapai target.