Satu Data Petani

DEBAT seru Direktur Bulog dan Dirjen Tanaman Pangan di Komisi IV DPR RI terkait data produksi dan stok padi Nasional membuka mata kita bahwa perlu satu data dengan pandangan serupa.

Beberapa tahun lalu, ATR-BPN mengeluarkan data luas sawah yang dikoreksi dari semula 7,79 juta ha (2013) menjadi 7,1 juta ha (2018). Berkurang hampir 700.000 ha.

Hal ini menyebabkan Kementan harus mengoreksi semua programnya, termasuk salah satunya subsidi pupuk. Heboh seantero negeri.

Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota kebakaran jenggot karena mereka harus menghadapi para petani yang melakukan demo karena jatah pupuk subsidinya berkurang.

Bagaimana tidak ribut karena sawah di salah satu provinsi di Jawa bertambah 153.000 ha, sementara daerah lain seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara berkurang drastis.

Padahal provinsi di Jawa Timur dalam tekanan konversi terhadap pembangunan perumahan, industri maupun pembanguan jalan tol.

Surat protes dengan lampiran data sawah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota datang bertubi-tubi kepada Kementan, tetapi dianggap salah alamat karena yang mengeluarkan data adalah ATR-BPN.

Kemenko Perekonomian, bahkan kantor Kemenko Marves ikut turun tangan. Semua ahli yang ada di LAPAN (sekarang BRIN), BIG dan Balai Besar Litbang Sumber daya lahan Pertanian serta lainnya dikerahkan untuk melakukan verifikasi menggunakan data satelit dengan presisi tinggi yang dibeli pemerintah melalui LAPAN.

Dengan kerja keras mereka selama berbulan-bulan, akhirnya data sawah kita yang sudah dipetakan secara spasial dengan presisi mencapai 7.463.987 ha. Inilah data sawah kita yang terakhir digunakan semua lembaga dan pemerintah daerah seantero negeri.

Masih lekat dalam ingatan kita masalah minyak goreng yang harganya meroket. Ujug-ujug harganya naik tidak terkendali.