Satu Data Petani

Padahal kita adalah produsen minyak sawit, yang merupakan bahan baku minyak goreng, terbesar di dunia. Bagaikan tikus yang mati di lumbung padi.

Asal muasalnya soal data. Punyakah pemerintah data yang akurat soal luas lahan perkebunan sawit, lalu data kebutuhan bulanan dan tahunan minyak sawit dalam negeri?

Jika jawaban punya, mengapa pada saat harga global sawit yang diatur oleh Malaysia dan Eropa, para penguasaha sawit jor-joran mengekspor lalu melupakan kebutuhan dalam negeri tanpa dapat dicegah oleh pemerintah?

Atau memenag ada mafia migor seperti yang disampaikan oleh Mendag lama, M. Lufhfi yang berjanji akan mengungkap mafia migor. Janji tinggal jani, malah anak buahnya dan staf khususnya ditangkap oleh pihak berwajib.

Luhut, Menkomarves, ditugasi oleh Presiden Jokowi menyelesaikan masalah migor. Hal pertama yang dilakukan oleh Luhut adalah melakukan audit hulu hilir industri kelapa sawit.

Sekali lagi ini soal data yang berbeda-beda dan terpencar. Bukan satu data. Akibatnya tata kelola sawit jadi amburadul.

Soal data yang terpencar juga terjadi untuk kebutuhan pupuk subsidi. RDKK atau Rencana Dedfinitif Kebutuhan Kelompok Tani yang merupakan dasar untuk penebusan pupuk subsidi hanya ada di kios-kios tani yang jumlahnya 50.000-an, tersebar di berbagai pelosok negeri.

Ketika ditanya kepada PT Pupuk Indonesia yang merupakan operator penyaluran pupuk subsidi, jawabannya tidak punya dan menyatakan itu menjadi kewenangan Kementan. Sementara Kementan juga setali tiga uang tidak punya data RDKK.

Kios kadang harus menyerah terhadap petani, yang merupakan tetangganya, untuk menebus melebihi dari yang tertera di RDKK. Bahkan petani yang namanya tidak terdaftar juga boleh nebus.

Wajar kalau penyelewengan sering dilaporkan sehingga membuat pupuk subsidi jadi langka. Demo petani karena langka pupuk menjadi hiasan koran offline maupun online setiap awal musim tanam padi.