Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc.
Analis Kebijakan Utama Kementan

Analis Kebijakan Utama Kementerian Pertanian

Satu Data Petani

Kompas.com - 16/01/2023, 14:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT seru Direktur Bulog dan Dirjen Tanaman Pangan di Komisi IV DPR RI terkait data produksi dan stok padi Nasional membuka mata kita bahwa perlu satu data dengan pandangan serupa.

Beberapa tahun lalu, ATR-BPN mengeluarkan data luas sawah yang dikoreksi dari semula 7,79 juta ha (2013) menjadi 7,1 juta ha (2018). Berkurang hampir 700.000 ha.

Hal ini menyebabkan Kementan harus mengoreksi semua programnya, termasuk salah satunya subsidi pupuk. Heboh seantero negeri.

Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota kebakaran jenggot karena mereka harus menghadapi para petani yang melakukan demo karena jatah pupuk subsidinya berkurang.

Bagaimana tidak ribut karena sawah di salah satu provinsi di Jawa bertambah 153.000 ha, sementara daerah lain seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara berkurang drastis.

Padahal provinsi di Jawa Timur dalam tekanan konversi terhadap pembangunan perumahan, industri maupun pembanguan jalan tol.

Surat protes dengan lampiran data sawah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota datang bertubi-tubi kepada Kementan, tetapi dianggap salah alamat karena yang mengeluarkan data adalah ATR-BPN.

Kemenko Perekonomian, bahkan kantor Kemenko Marves ikut turun tangan. Semua ahli yang ada di LAPAN (sekarang BRIN), BIG dan Balai Besar Litbang Sumber daya lahan Pertanian serta lainnya dikerahkan untuk melakukan verifikasi menggunakan data satelit dengan presisi tinggi yang dibeli pemerintah melalui LAPAN.

Dengan kerja keras mereka selama berbulan-bulan, akhirnya data sawah kita yang sudah dipetakan secara spasial dengan presisi mencapai 7.463.987 ha. Inilah data sawah kita yang terakhir digunakan semua lembaga dan pemerintah daerah seantero negeri.

Masih lekat dalam ingatan kita masalah minyak goreng yang harganya meroket. Ujug-ujug harganya naik tidak terkendali.

Padahal kita adalah produsen minyak sawit, yang merupakan bahan baku minyak goreng, terbesar di dunia. Bagaikan tikus yang mati di lumbung padi.

Asal muasalnya soal data. Punyakah pemerintah data yang akurat soal luas lahan perkebunan sawit, lalu data kebutuhan bulanan dan tahunan minyak sawit dalam negeri?

Jika jawaban punya, mengapa pada saat harga global sawit yang diatur oleh Malaysia dan Eropa, para penguasaha sawit jor-joran mengekspor lalu melupakan kebutuhan dalam negeri tanpa dapat dicegah oleh pemerintah?

Atau memenag ada mafia migor seperti yang disampaikan oleh Mendag lama, M. Lufhfi yang berjanji akan mengungkap mafia migor. Janji tinggal jani, malah anak buahnya dan staf khususnya ditangkap oleh pihak berwajib.

Luhut, Menkomarves, ditugasi oleh Presiden Jokowi menyelesaikan masalah migor. Hal pertama yang dilakukan oleh Luhut adalah melakukan audit hulu hilir industri kelapa sawit.

Sekali lagi ini soal data yang berbeda-beda dan terpencar. Bukan satu data. Akibatnya tata kelola sawit jadi amburadul.

Soal data yang terpencar juga terjadi untuk kebutuhan pupuk subsidi. RDKK atau Rencana Dedfinitif Kebutuhan Kelompok Tani yang merupakan dasar untuk penebusan pupuk subsidi hanya ada di kios-kios tani yang jumlahnya 50.000-an, tersebar di berbagai pelosok negeri.

Ketika ditanya kepada PT Pupuk Indonesia yang merupakan operator penyaluran pupuk subsidi, jawabannya tidak punya dan menyatakan itu menjadi kewenangan Kementan. Sementara Kementan juga setali tiga uang tidak punya data RDKK.

Kios kadang harus menyerah terhadap petani, yang merupakan tetangganya, untuk menebus melebihi dari yang tertera di RDKK. Bahkan petani yang namanya tidak terdaftar juga boleh nebus.

Wajar kalau penyelewengan sering dilaporkan sehingga membuat pupuk subsidi jadi langka. Demo petani karena langka pupuk menjadi hiasan koran offline maupun online setiap awal musim tanam padi.

Data petani

Itu semua sebelum dimulainya e-RDKK, data petani by name by address yang secara elektronik dikumpulkan dalam sebuah database oleh Kementan.

Satu data petani yang meliputi nama dan NIK (by name by address), komoditas yang akan ditanam, luas lahan yang digarap, waktu tanam, dan kebutuhan pupuk per musim harus dimasukkan ke dalam RDKK atau Rencana Definitif Kegiatan/Kebutuhan Kelompok.

RDKK disusun oleh anggota kelompok tani dengan dilengkapi hal-hal yang sudah disebutkan di atas.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Respons Bapanas soal Program Bantuan Pangan Disebut di Sidang Sengketa Pilpres

Whats New
Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Freeport Indonesia Catat Laba Bersih Rp 48,79 Triliun pada 2023, Setor Rp 3,35 Triliun ke Pemda Papua Tengah

Whats New
KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

KPLP Kemenhub Atasi Insiden Kebakaran Kapal di Perairan Tanjung Berakit

Whats New
Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Wamenkeu Sebut Suku Bunga The Fed Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

PNS yang Dipindah ke IKN Bisa Tempati Apartemen Mulai September

Whats New
RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

RMKE: Ekspor Batu Bara Diuntungkan dari Pelemahan Rupiah

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Antisipasi Darurat Pangan di Papua Selatan, Kementan Gencarkan Optimasi Lahan Rawa di Merauke

Whats New
Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Erick Thohir Minta Pertamina hingga MIND ID Borong Dollar AS, Kenapa?

Whats New
Nasabah Kaya Perbankan Belum 'Tersengat' Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Nasabah Kaya Perbankan Belum "Tersengat" Efek Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Whats New
Apa Saja Penyebab Harga Emas Naik Turun?

Apa Saja Penyebab Harga Emas Naik Turun?

Work Smart
Bapanas Ungkap Biang Kerok Harga Tomat Mahal

Bapanas Ungkap Biang Kerok Harga Tomat Mahal

Whats New
Jadi BUMD Penyumbang Dividen Terbesar, Bank DKI Diapresiasi Pemprov Jakarta

Jadi BUMD Penyumbang Dividen Terbesar, Bank DKI Diapresiasi Pemprov Jakarta

Whats New
Kadin Sebut Ekonomi RI Kuat Hadapi Dampak Konflik di Timur Tengah

Kadin Sebut Ekonomi RI Kuat Hadapi Dampak Konflik di Timur Tengah

Whats New
Rupiah Tembus Rp 16.100, Menko Airlangga: karena Dollar AS Menguat

Rupiah Tembus Rp 16.100, Menko Airlangga: karena Dollar AS Menguat

Whats New
IHSG dan Rupiah Berakhir di Zona Hijau

IHSG dan Rupiah Berakhir di Zona Hijau

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com