Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, M.Sc.
Analis Kebijakan Utama Kementan

Analis Kebijakan Utama Kementerian Pertanian

Satu Data Petani

Kompas.com - 16/01/2023, 14:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEBAT seru Direktur Bulog dan Dirjen Tanaman Pangan di Komisi IV DPR RI terkait data produksi dan stok padi Nasional membuka mata kita bahwa perlu satu data dengan pandangan serupa.

Beberapa tahun lalu, ATR-BPN mengeluarkan data luas sawah yang dikoreksi dari semula 7,79 juta ha (2013) menjadi 7,1 juta ha (2018). Berkurang hampir 700.000 ha.

Hal ini menyebabkan Kementan harus mengoreksi semua programnya, termasuk salah satunya subsidi pupuk. Heboh seantero negeri.

Pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota kebakaran jenggot karena mereka harus menghadapi para petani yang melakukan demo karena jatah pupuk subsidinya berkurang.

Bagaimana tidak ribut karena sawah di salah satu provinsi di Jawa bertambah 153.000 ha, sementara daerah lain seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara berkurang drastis.

Padahal provinsi di Jawa Timur dalam tekanan konversi terhadap pembangunan perumahan, industri maupun pembanguan jalan tol.

Surat protes dengan lampiran data sawah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota datang bertubi-tubi kepada Kementan, tetapi dianggap salah alamat karena yang mengeluarkan data adalah ATR-BPN.

Kemenko Perekonomian, bahkan kantor Kemenko Marves ikut turun tangan. Semua ahli yang ada di LAPAN (sekarang BRIN), BIG dan Balai Besar Litbang Sumber daya lahan Pertanian serta lainnya dikerahkan untuk melakukan verifikasi menggunakan data satelit dengan presisi tinggi yang dibeli pemerintah melalui LAPAN.

Dengan kerja keras mereka selama berbulan-bulan, akhirnya data sawah kita yang sudah dipetakan secara spasial dengan presisi mencapai 7.463.987 ha. Inilah data sawah kita yang terakhir digunakan semua lembaga dan pemerintah daerah seantero negeri.

Masih lekat dalam ingatan kita masalah minyak goreng yang harganya meroket. Ujug-ujug harganya naik tidak terkendali.

Padahal kita adalah produsen minyak sawit, yang merupakan bahan baku minyak goreng, terbesar di dunia. Bagaikan tikus yang mati di lumbung padi.

Asal muasalnya soal data. Punyakah pemerintah data yang akurat soal luas lahan perkebunan sawit, lalu data kebutuhan bulanan dan tahunan minyak sawit dalam negeri?

Jika jawaban punya, mengapa pada saat harga global sawit yang diatur oleh Malaysia dan Eropa, para penguasaha sawit jor-joran mengekspor lalu melupakan kebutuhan dalam negeri tanpa dapat dicegah oleh pemerintah?

Atau memenag ada mafia migor seperti yang disampaikan oleh Mendag lama, M. Lufhfi yang berjanji akan mengungkap mafia migor. Janji tinggal jani, malah anak buahnya dan staf khususnya ditangkap oleh pihak berwajib.

Luhut, Menkomarves, ditugasi oleh Presiden Jokowi menyelesaikan masalah migor. Hal pertama yang dilakukan oleh Luhut adalah melakukan audit hulu hilir industri kelapa sawit.

Sekali lagi ini soal data yang berbeda-beda dan terpencar. Bukan satu data. Akibatnya tata kelola sawit jadi amburadul.

Soal data yang terpencar juga terjadi untuk kebutuhan pupuk subsidi. RDKK atau Rencana Dedfinitif Kebutuhan Kelompok Tani yang merupakan dasar untuk penebusan pupuk subsidi hanya ada di kios-kios tani yang jumlahnya 50.000-an, tersebar di berbagai pelosok negeri.

Ketika ditanya kepada PT Pupuk Indonesia yang merupakan operator penyaluran pupuk subsidi, jawabannya tidak punya dan menyatakan itu menjadi kewenangan Kementan. Sementara Kementan juga setali tiga uang tidak punya data RDKK.

Kios kadang harus menyerah terhadap petani, yang merupakan tetangganya, untuk menebus melebihi dari yang tertera di RDKK. Bahkan petani yang namanya tidak terdaftar juga boleh nebus.

Wajar kalau penyelewengan sering dilaporkan sehingga membuat pupuk subsidi jadi langka. Demo petani karena langka pupuk menjadi hiasan koran offline maupun online setiap awal musim tanam padi.

Data petani

Itu semua sebelum dimulainya e-RDKK, data petani by name by address yang secara elektronik dikumpulkan dalam sebuah database oleh Kementan.

Satu data petani yang meliputi nama dan NIK (by name by address), komoditas yang akan ditanam, luas lahan yang digarap, waktu tanam, dan kebutuhan pupuk per musim harus dimasukkan ke dalam RDKK atau Rencana Definitif Kegiatan/Kebutuhan Kelompok.

RDKK disusun oleh anggota kelompok tani dengan dilengkapi hal-hal yang sudah disebutkan di atas.

Sejak 2018, data ini di-upload melalu sistem e-RDKK oleh admin pada kecamatan, biasanya koordinator penyuluh di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Data ini harus sudah masuk bulan Oktober setiap tahun untuk digunakan dalam penyusunan alokasi pupuk subsidi tahun berikutnya yang diatur oleh Kementan melalui Peraturan Menteri Pertanian.

Alokasi dibagi kepada setiap provinsi, selanjutnya provinsi membagi alokasi tersebut kepada masing-masing kabupaten berdasarkan keputusan kepala dinas provinsi yang membidangi pertanian.

Seterusnya, kepala dinas kabupaten yang membidangi pertanian di kabupaten membagi alokasi tersebut kepada masing-masing kecamatan sampai dengan desa.

Pada 2019, data petani yang masuk ke dalam e-RDKK berjumlah 16,7 juta dengan akurasi mencapai 99,8 persen melalui verifikasi data Dukcapil yang dikawal oleh KPK.

KPK dan BPK mendorong pengumpulan data petani untuk kejelasan penerima manfaat subsidi.

Harusnya satu data untuk penerima subsidi yang lain seperti BBM, listrik, gas dan bansos, juga dibangun dan dikembangkan didorong oleh KPK maupun BPK.

Mengawal kegiatan seperti ini memang tidak semenarik operasi tangkap tangan (OTT) yang buat heboh dan menaikkan status lembaga. Namun, legacy-nya sampai ke akhir zaman.

Data hulu hilir kelapa sawit juga perlu dilakukan dengan kawalan dari lembaga antirasuah ini agar semua kementerian/lembaga lembaga ‘dipaksa’ melakukan terobosan.

Impor pangan juga perlu ditelisik dengan seksama karena dampaknya besar terhadap anak cucu bangsa ini.

Tebu dan sapi pernah menjadi andalan bangsa ini, tetapi sekarang kita terperangkap dengan impor pada komoditas tersebut. Yang lebih parah adalah ketergantungan impor terhadap kedelai yang hampir 95 persen untuk memenuhi kebutuhan pengusaha tahu dan tempe.

Pada saat harga murah dan berlebih di negara produsen kedelai, pengimpor diberikan iming-iming dengan pembayaran di belakang sampai 6 bulan.

Lalu diberikan diskon pajak (0 persen) untuk pangan sehingga para pemburu rente ini hanya modal dengkul. Lalu pada saat harga mahal seperti halnya saat ini, maka pemerintah terpaksa turun tangan memberi subsidi membantu para pengusaha tahu tempe.

E-RDKK merupakan blessing in disguise bagi Kementan. Tim di Direktorat Pupuk dan Pestisda dan Pusat Penyuluhan di Kementan serta para penyuluh di lapangan ‘bertungkus lumus’ mengambil istilah Melayu untuk bekerja keras bersusah payah mengumpulkan data petani by name-by address kemudian mengunggahnya ke dalam sistem e-RDKK untuk memenuhi harapan BPK, KPK agar sasaran penerima pupuk subsidi dapat dipertanggung-jawabkan.

E-RDKK merupakan satu data petani yang diverifikasi dengan data NIK yang ada di Dukcapil Kemendagri. Blessing-nya bagi Kementan adalah satu data ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan pertanian.

Berbagai hal sudah dan mungkin dapat dilakukan melalui satu data petani yang terkumpul dalam e-RDKK.

Manfaat satu data (petani)

Bank plat merah yang tergabung ke dalam Himpunan Bank-bank Negara (Himbara) diminta oleh Meneg BUMN untuk menerbitkan kartu tani penebusan pupuk subsidi. Data petani yang ada di e-RDKK digunakan oleh bank BUMN untuk kartu tani.

Meneg BUMN membagi koordinasi penanggung jawab kartu tani di masing-masing wilayah. Bank Mandiri di Jawa Barat, BRI di Jawa Tengah, dan BNI di Jawa Timur untuk menyebut provinsi-provinsi yang besar mendapatkan pupuk subsidi.

Meskipun perkembangan kartu tani sebagai alat penebusan pupuk subsidi tidak seperti yang diharapkan, tetapi blessing-nya bagi bank Himbara adalah penyaluran KUR. Penyaluran KUR meningkat drastis sejak mereka menggunakan satu data e-RDKK untuk kartu tani.

Sayangnya hanya itu saja (sementara) yang dilakukan untuk data tersebut: penyaluran dan penagihan pupuk subsidi (kartu tani) dan penyaluran KUR (oleh Bank Himbara).

Padahal, satu data petani yang dikumpulkan ke dalam e-RDKK akan memberikan dampak yang dahsyat jika dikelola dan dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan pertanian, bahkan untuk pengembangan pertanian itu sendiri.

Satu data petani yang tersedia di e-RDKK dapat dikelola untuk perancangan kemajuan pertanian.

Satu data petani dapat dipilah menjadi berdasarkan umur petani, jenis komoditas yang digarap, luas lahan yang digarap, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan, misalnya, berupa bansos sarana dan prasarana pertanian (benih, pupuk, alsintan) bahkan asuransi pertanian sehingga bantuan tepat sasaran.

Kita dapat memilih petani yang memang memerlukan bansos, misalnya yang menggarap lahan usaha tani kurang dari 0,2 ha, bukan pukul rata seperti sekarang.

Tidak perlu lagi setiap tahun Direktorat Jenderal Teknis harus mengumpulkan CPCL (Calon Petani Calon Lokasi), tetapi data tersebut disediakan oleh Biro Perencanaan dengan menggunakan satu data petani selanjutnya diverifikasi oleh Ditjen Teknis dan Pemda terkait.

Kita dapat membangun SDM dengan fokus petani milenial, misalnya, melalui satu data petani ini sehingga pengembangan pertanian yang lebih maju dan modern bisa dirancang dengan baik melalui pembinaan yang lebih terarah.

Komoditas dominan yang digarap oleh kelompok tani juga dapat diidentifikasi sehingga pengembangan komoditas per wilayah atau dikenal dengan one village one product dapat dikembangkan secara terfokus dan terarah.

Pengucuran dana KUR untuk usaha tani yang sudah dilakukan oleh bank BUMN dapat saja diintegrasikan dengan kegiatan lainnya.

Bahkan off taker untuk pembelian gabah petani dapat dilakukan oleh BULOG dengan jaminan pinjaman KUR sehingga BULOG tidak perlu kalang kabut dan harus bersaing dengan swasta menyerap gabah.

Asuransi pertanian dapat diintegrasikan kedalam KUR untuk menjamin bahwa petani bisa dilindungi meskipun terjadi peristiwa-peristiwa banjir, kekeringan maupun serangan OPT (organisme pengganggu tanaman).

Bahkan jika kita dapat menggabungkan data petani ini dengan data padi kita secara real time melalui satelit dengan kepekaan tinggi, maka kita akan tahu wilayah mana sedang panen, di mana siap panen, dan di mana yang baru fase vegetatif.

Peta spasial panenan padi secara real time memudahkan BULOG untuk serap gabah petani.

Sudah saatnya BPS menggunakan teknologi inderaja untuk data padi secara dinamis setiap bulan sehingga kita berharap tidak akan ada lagi cerita debat seru antara BULOG dan Kementan.

Proyek bersama

Semua hal di atas hanya dapat terjadi jika semua pihak terkait, yaitu Kementan, Meneg BUMN, PT Pupuk Indonesia, Bank BUMN, Pertani, Sang Hyang Seri, Jasindo, BULOG bekerja bersama-sama dikomandani oleh Kemenko Perekonomian.

Bisa dimulai dengan membangun proyek percontohan, misalnya, di salah satu desa/kecamatan yang jadi produsen beras.

Kios tani yang menyediakan pupuk, baik subsidi maupun non subsidi harus tersedia. Alat dan mesin pertanian yang terkumpul ke dalam penyewaan alsintan, jika belum tersedia, disediakan dan dibangun oleh kementan.

KUR digulirkan oleh Bank BUMN yang ditunjuk menyalurkan KUR kepada petani di mana petani hanya menerima pembiayaan untuk biaya tenaga kerja lainnya.

Sedangkan biaya benih, pupuk, pestisida dan pengolahan tanah maupun pemanenan diberikan melalui pihak kios atau penyedia jasa alsintan. Asuransi pertanian juga dibayarkan langsung ke penyedia asuransi BUMN (Jasindo).

Lalu BULOG bertindak sebagai off taker untuk membeli gabah petani dengan harga yang pantas. BPKP diminta sebagai pengawal sekaligus memonitor semua kegiatan.

Semuanya masuk ke dalam kartu tani yang berfungsi sebagai kartu debit. Kartu tani berisi kuota pupuk subsidi, benih padi dan pestisida (jumlahnya tergantung luas lahan), biaya penyewaan alsintan (pengolahan tanah dan panen), asuransi pertanian.

Jika memang perlu bansos untuk petani penggarap lahan kurang dari 0,3 ha, maka KUR hanya meng-cover yang bukan merupakan bansos. Proses mendapatkannya tetap melalui kios tani yang ditunjuk dengan menggunakan kartu tani.

Semuanya menjadi transparan karena tercatat secara otomatis di bank untuk pembayaran bansos pupuk (PT Pupuk Indonesia), benih (kepada Pertani/Sang Hyang Seri), Asuransi (Jasindo), jasa pengolahan lahan/panen (jasa Alsintan).

Dana KUR dapat digunakan untuk sewa lahan, jasa tanam, menabur pupuk dan dan pemeliharaan lainnya.

Jika sudah berjalan sempurna, maka dapat kembangkan ke berbagai lokasi. Kita mulai dengan komoditas padi dulu, baru dikembangkan untuk komoditas lainnya.

Satu data petani yang dikumpulkan di e-RDKK dapat menjadi legacy bagi pemerintah saat ini untuk membangun pertanian dan menaikkan harkat dan martabat petani kita sekaligus menyediakan pangan untuk rakyat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com