Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembali Singgung Pemda, Jokowi Sebut Masih Ada Rp 123 Triliun Dana APBD Mengendap di Bank

Kompas.com - 17/01/2023, 11:41 WIB
Yohana Artha Uly,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung masih banyaknya dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Ia bilang, hingga akhir 2022, masih ada Rp 123 triliun dana pemda di perbankan.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan pidato pembukaan dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di Bogor pada Selasa (17/1/2023).

"APBD yang ada di bank, akhir tahun 2022 itu berada di angka Rp 123 triliun. Ini jangan ditepuktangani, sekarang saya lihat, setiap hariannya dilihat," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati 2023, Masih Jadi Tahun Ujian bagi Ekonomi Kita...

Menurut Jokowi, dirinya selalu memperhatikan pengelolaan APBD, mulai dari pendapatan yang dimiliki setiap daerah, realisasi belanja di setiap daerah, termasuk dana APBD setiap daerah yang masih tersimpan di bank.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta untuk setiap pemda mengoptimalkan pengelolaan APBD-nya, sehingga belanja bisa terserap dengan maksimal dan memberikan output yang baik bagi masyarakat.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun meminta pemda untuk memperbaiki kebiasaan merancang program yakni menjadi direncanakan sebelum tahun APBD itu dimulai. Maka, ketika memasuki awal tahun sudah bisa mulai menjalankan program tersebut.

"Saya ingatkan, untuk mendesain program, merencanakan pogram itu sebelum tahun berjalan. Jangan sampai (dana APBD) menjadi silpa (sisa lebih perhitungan anggaran)," kata dia.

Menurut dia, pemda yang memiliki pendapatan daerah cukup besar, bisa mengalokasikan sebagian anggarannya menjadi dana abadi, seperti yang dilakukan pemerintah pusat. Hingga akhir 2022, pemerintah pusat memiliki dana abadi pendidikan sebesar Rp 124 triliun.

Pemda dinilai bisa melakukan hal yang sama, yakni memiliki dana abadi bidang tertentu yang kemudian dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya digunakan untuk mendorong pengembangan bidang tersebut.

"Jadi daerah juga bisa melakukan hal yang sama. Dana abadi-nya bisa diinvestasikan di INA (Indonesia Investment Authority) untuk bangun jalan tol, bandara, dan sebagainya, dengan return yang lebih tinggi," jelas Jokowi.

Ia juga meminta pemda mengoptimalkan anggarannya untuk belanja produk buatan dalam negeri. Jokowi ingin realisasi belanja APBN dan APBD terhadap produk dalam negeri bisa meningkat dari posisi saat ini yang sebesar 61 persen.

"Jadi pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri," ucapnya.

Baca juga: Jokowi: Sekali Lagi, APBN dan APBD Jangan untuk Beli Barang Impor!

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com