Jokowi Sebut 47 Negara Sudah Jadi "Pasien" IMF, yang Antre Masih Banyak

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut sebanyak 47 negara sudah menjadi "pasien" Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF). Kondisi itu terjadi akibat terus berlanjutnya gejolak ekonomi global.

IMF merupakan lembaga keuangan internasional yang menyediakan bantuan keuangan berupa pinjaman, serta memberikan masukan kepada negara anggotanya yang bermasalah.

"Guncangan ekonomi karena pandemi dan perang, sudah menyebabkan 47 negara masuk menjadi pasiennya IMF," ujarnya dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Jokowi Ungkap 2 Masalah Besar di Daerah, Pemda Diminta Hati-hati

Jumlah negara yang sedang ditangani oleh IMF itu naik dari Oktober 2022 yang hanya 28 negara. Jokowi bilang, masih banyak negara yang mengantre agar kondisi keuangannya dibantu IMF.

"Ini (negara) yang lain masih ngantre di depan pintu IMF," imbuh dia.

Bahkan, lanjut kepala negara itu, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebutkan, sepertiga dunia atau sekitar 70 negara diproyeksi mengalami resesi di 2023. Ratusan juta penduduk di negara yang tidak terkena resesi disebut merasakan seperti sedang resesi.

Baca juga: Jokowi Tegur Bulog gara-gara Harga Beras Naik

Dengan kondisi global tersebut, Jokowi menekankan bahwa Indonesia perlu berhati-hati dalam menghadapi perekonomian 2023, meski sepanjang tahun lalu kinerja ekonomi RI cukup kuat.

Pertumbuhan ekonomi hingga kuartal III-2022 terjaga di kisaran 5 persen, bahkan pemerintah meyakini ekonomi sepanjang tahun lalu bisa mencapai 5,3 persen. Sementara inflasi capai 5,51 persen pada 2022.

"Ini patut kita syukuri, berkat kerja keras kita semua. Coba bandingkan dengan negara lain, seperti Uni Eropa yang inflasinya mencapai 9,2 persen," kata dia.

Baca juga: Minta Kepala Daerah Sering ke Pasar, Jokowi: Sudah Tak Musim yang Namanya ABS!

Jokowi lantas meminta jajaran pemerintahannya, baik pusat maupun daerah, untuk bersama membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta berhati-hari dalam menghadapi ketidakpastian global.

"Hati-hati tahun 2023, ini masih menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita, juga bagi ekonomi global. Semuanya harus hati-hati. Bekerja keras semuanya, mendeteksi informasi-informasi dan data di lapangan sehingga kita jangan keliru membuat kebijakan. Sekecil apapun kebijakan itu harus berbasis data dan fakta di lapangan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sindir Kepala Daerah yang Naikkan Tarif PDAM Lebih 100 persen