Inflasi Terkendali, Sri Mulyani Kasih "Hadiah" ke Pemda

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan insentif fiskal berupa dana insentif daerah (DID) sebagai "hadiah" untuk pemerintah daerah (pemda) yang mampu mengendalikan inflasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, setiap tahunnya sebanyak 45 daerah diusulkan untuk mendapatkan DID berkat pengendalian inflasi, namun daerah-daerah itu akan dievaluasi lagi.

"Kami menggunakan insentif fiskal untuk memberikan sinyal dan penghargaan pada daerah-daerah yang mampu mengendalikan harga, sehingga lebih rendah dari nasional atau penurunannya sangat tajam," ujarnya Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).

Baca juga: Pembangunan IKN 2023, Sri Mulyani Siapkan Rp 23,9 Triliun di APBN

Ia menjelaskan, untuk tahun ini pemerintah telah menganggarkan Rp 70,70 miliar untuk DID. Menurut Sri Mulyani, dari 45 daerah yang diusulkan tahun ini, pihaknya telah menyeleksi 17 daerah yang dinilai layak mendapat insentif fiskal tersebut.

"Kami telah menyeleksi 17 daerah yang langsung mendapatkan alokasi," imbuh dia.

Sedangkan pada 2022, DID dialokasikan sebesar Rp 100,35 miliar. Pada tahun itu, hanya 36 daerah yang memenuhi kriteria utama untuk medapatkan DID dari 45 daerah yang diusulkan.

Sementara pada 2021, Kemenkeu mengalokasikan Rp 350,42 miliar untuk DID. Namun, di tahun itu, hanya 43 daerah yang memenuhi kriteria mendapat insentif fiskal tersebut dari 45 daerah yang diusulkan.

"Ini diberikan karena mereka mampu mengendalikan inflasi secara baik," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Siapkan Rp 21,86 Triliun untuk Persiapan Pemilu 2024

Bendahara negara itu menuturkan, insentif tersebut diberikan dalam dua periode. Periode pertama menggunakan data bulan Mei-Agustus, kemudian periode kedua menggunakan data Agustus-Oktober.

Pemberian "hadiah" itu bertujuan untuk mengapresiasi peran pemda dalam mengelola inflasi di daerah, mengukur kinerja dan efektivitas kebijakan program atau pengendalian inflasi di daerah, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

"Oleh karena itu yang mendapatkan reward adalah daerah yang penurunan inflasinya paling tajam," tutup dia.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Bloomberg Heran Saat Ini Anak Muda Tak Suka ke Kantor