Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penurunan Populasi di China Dinilai Akan Berpengaruh pada Ekonomi Negara

Kompas.com - 17/01/2023, 17:33 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

Sumber CNN

JAKARTA, KOMPAS.com - Populasi penduduk China menyusut untuk pertama kalinya dalam lebih dari 60 tahun terakhir. Penurunan ini dianggap sebagai tonggak baru yang berimplikasi terhadap perlambatan ekonomi.

Biro Statistik Nasional (NBS) China melaporkan, populasi warga negara turun menjadi 1,41 miliar pada 2022. Angka tersebut turun sekitar 850.000 jiwa dari jumlah populasi tahun 2021.

Dilansir dari CNN, penurunan jumlah populasi ini disebut sebagai yang pertama sejak tahun 1961 selama kelaparan hebat yang dipicu oleh "Lompatan Jauh ke Depan" mantan pemimpin China Mao Zedong.

Baca juga: Perusahaan Inggris, China, dan Korsel Antre Bangun Pabrik Baterai Listrik di RI

“Populasi kemungkinan akan cenderung turun dari sini di tahun-tahun mendatang. Ini sangat penting, dengan implikasi terhadap potensi pertumbuhan dan permintaan domestik,” kata presiden dan kepala ekonom di Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang, dilansir dari CNN, Selasa (17/1/2023).

Ia menambahkan, tingkat kelahiran di China juga turun ke rekor terendah jadi 6,77 kelahiran per 1.000 orang, turun dari 7,52 pada tahun sebelumnya.

Pada 2022 terdapat sekitar 9,56 juta bayi yang lahir di China, lebih rendah dibandingkan dengan 10,62 juta bayi yang lahir pada 2021. Padahal ada dorongan dari pemerintah agar lebih banyak pasangan menikah dan memiliki anak.

Baca juga: Awali Tahun 2023, Sebanyak 100 Ton Lada Hitam Lampung Masuk China


Data ini dirilis bersamaan dengan kinerja ekonomi tahunan yang buruk dari China pada 2022. Seperti telah diberitakan, pertumbuhan ekonomi China hanya 3 persen, berada jauh di bawah target pemerintah.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga memprediksi, India akan melampaui China menjadi negara terpadat di dunia pada 2023.

Pembuat kebijakan di China memperkirakan, krisis demografi ini akan berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi pada tahun mendatang.

Sebelumnya, Beijing membatalkan kebijakan satu anak yang telah berlangsung puluhan tahun dan sangat kontroversial pada 2015.

Baca juga: Diduga Ada PHK, Pekerja Pabrik Alat Swab di China Bentrok dengan Polisi

Hal tersebut dilakukan setelah pemerintah menyadari, pembatasan justru berkontribusi pada populasi yang menua dengan cepat dan menyusutnya tenaga kerja. Hal tersebut dapat sangat mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial negara tersebut.

Pemerintah China lantas mengumumkan mengizinkan pasangan menikah untuk memiliki dua anak untuk menahan penurunan angka kelahiran. Namun setelah kenaikan singkat pada tahun 2016, angka kelahiran nasional terus turun.

Pembuat kebijakan selanjutnya melonggarkan batasan kelahiran pada tahun 2021, mengizinkan tiga anak dan meningkatkan upaya untuk mendorong keluarga yang lebih besar, termasuk melalui rencana multi-lembaga yang dirilis tahun lalu.

Baca juga: Kekhawatiran Covid-19 di China Jadi Penyebab Harga Minyak Dunia Turun Lebih dari 5 Persen

Misalnya dengan menambah cuti hamil dan menawarkan pengurangan pajak dan tunjangan lainnya kepada keluarga.

Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil di tengah perubahan norma gender, tingginya biaya hidup dan pendidikan, serta ketidakpastian ekonomi yang membayangi.

Saat ini, banyak anak muda memilih untuk menunda menikah atau memutuskan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Sementara, kebijakan kelahiran tunggal yang dicanangkan beberapa dekade ini telah memunculkan fenomena sosial ketika satu anak dewasa jadi perawat tunggal untuk kedua orang tuanya.

Baca juga: Sandiaga Uno Sebut Indonesia Siap Sambut Wisman Asal China

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber CNN


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com