JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mewanti-wanti sejumlah gubernur yang wilayahnya memiliki tingkat inflasi terlampau tinggi.
Ia mengungkapkan, setidaknya ada 23 provinsi yang inflasinya terpantau melampaui inflasi nasional yang sebesar 5,51 persen di 2022. Oleh karena itu, hal ini perlu menjadi perhatian pemda untuk mengendalikan laju inflasi di daerahnya.
Provinsi yang tercatat inflasinya terlampau tinggi, di antaranya Sumatera Barat 7,43 persen, Sulawesi Tenggara 7,39 persen, Kalimantan Selatan 6,99 persen, dan Riau 6,81 persen.
"Jadi terhadap 23 provinsi ini, Pak Gubernur mohon diperhatikan," ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Selasa (17/1/2023).
Baca juga: Jokowi Soroti Risiko PHK, Airlangga Ungkap Strategi Pemerintah
Di sisi lain, terdapat 10 kabupaten/kota yang laju inflasinya terpantau tinggi. Di antaranya ada Kota Baru sebesar 8,65 persen, Bau-bau 8,35 persen, Tanjung Selor 7,98 persen, dan Bukittinggi 7,76 persen.
"Jadi terhadap kota-kota yang tertinggi diharapkan di tahun 2023 ini bisa lebih baik," imbuh Airlangga.
Baca juga: Jokowi Tegur Bulog gara-gara Harga Beras Naik
Ia menyebutkan, salah satu penyebab terjadinya tingkat inflasi yang tinggi adalah kenaikan harga beras. Komoditas pangan ini berkontribusi 0,07 persen terhadap inflasi nasional.
"Itu (inflasi beras) adalah salah satu yang tertinggi sehingga tentu berbagai kerja sama perlu dilakukan," katanya.
Baca juga: Inflasi Terkendali, Sri Mulyani Kasih Hadiah ke Pemda
Oleh sebab itu, diperlukan upaya bersama dalam mengendalikan inflasi, baik oleh pusat maupun daerah. Pemerintah sendiri menargetkan inflasi tahun ini bisa terkendali di kisaran 3,6 persen.
Namun, menurut berbagai proyeksi lembaga lain, diperkirakan inflasi Indonesia berada di kisaran 3,5 persen sampai 5,1 persen. Seperti Bloomberg yang memproyeksi inflasi RI mencapai 4,2 persen di sepanjang tahun ini.
Maka untuk menekan laju inflasi, kata Airlangga, pemerintah akan selalu memantau pergerakan harga dan pasokan di pasar. Lalu meningkatkan kerja sama antardaerah untuk mengurangi disparitas harga.
Selain itu, melakukan operasi pasar atau pasar murah, mendorong dukungan APBD dalam pengendalian termasuk subsidi transportasi, serta memperkuat sarana dan prasarana penyimpanan.
"Kemudian dengan peningkatan produksi pangan dan pengawasan," pungkas Airlangga.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.