Bamsoet menjelaskan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membentuk Champions of the Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance (GCRG) pada Maret 2022.
Forum tersebut dibentuk karena dunia sedang mengalami tiga krisis sekaligus, yakni krisis pangan, energi, dan keuangan.
"Maka, dengan kesungguhan merealisasikan food estate, Indonesia tidak hanya sedang berupaya merespons potensi krisis bahan pangan. Bahkan, Indonesia boleh berambisi mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan,” imbuh Bamsoet.
Oleh karena itu, lanjut dia, food estate di dalam negeri idealnya direalisasikan dengan program yang terencana, berkelanjutan, sistematis dan inovatif. Tidak dengan saling menyalahkan satu sama lain.
Baca juga: 13 Efek Ketergantungan Kafein dan Cara Mengatasinya
Bamsoet mengatakan, ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor hingga kini menjadi fakta tak terbantahkan.
“Memang, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, beberapa komoditas kebutuhan pokok masih diimpor, antara lain kedelai, gula, gandum, dan daging sapi,” ujarnya.
Tantangan mengelola lahan pertanian
Pada kesempatan berbeda, Direktur Peluasan dan Perlindungan Lahan (PPL) Kementan Baginda Siagian mengatakan bahwa mengelola sebuah lahan pertanian di lahan rawa bukanlah hal yang mudah.
Ia menjelaskan, terdapat banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari tata air mikro, serangan hama hingga cuaca.
"Lahan food estate yang sebagian besar ada di lahan rawa, tidak bisa dibandingkan dengan lahan di Jawa. Tingkat kesulitannya jauh lebih besar," kata Baginda.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan di Jawa, Yogyakarta Jadi Daerah Termiskin
Baginda mengungkapkan, luas lahan food estate sebesar 44.000 hektar (ha) mampu menghasilkan produksi kisaran 4 ton.
Berdasarkan hasil tersebut, ia optimistis dengan lahan yang lebih besar akan mampu meningkatkan hasil produksi.
"Kami tetap optimis ke depan, food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) akan menjadi program prioritas. Ke depan, kami juga bakal menggarap lahan di Papua, itu harus kami jadikan lahan produksi dan membutuhkan tahapan,” ucap Baginda.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki fasilitas pendukung dalam mengolah lahan, seperti irigasi yang harus berjalan normal.
Baginda mengatakan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar petani mendapat kemudahan serta manfaat lain dari pada lahan-lahan tersebut menjadi lahan tidur.
Baca juga: Geledah Kantor DPRD DKI, KPK Mau Kumpulkan Bukti Dugaan Korupsi Lahan Pulo Gebang