Sri Mulyani: Anggaran Belanja Jangan Bocor atau Dikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengelola anggaran dengan tepat, terutama dalam hal belanja. Menkeu meminta untuk tak ada anggaran belanja yang dikorupsi.

Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menghadapi gejolak ekonomi yang masih berlanjut di tahun ini.

"Pemerintah pusat (kementerian dan lembaga) dan pemerintah daerah harus terus mengelola anggaran belanja dengan efisien, fokus mencapai hasil, tidak boros, bocor atau dikorupsi," ungkap Sri Mulyani dalam akun Instagram-nya @smindrawati, Rabu (18/1/2023).

Baca juga: Sri Mulyani Masuk Daftar Forbes 50 Forbes Over 50 Asia 2023, Jadi Wanita Menginspirasi

Ia menjelaskan, dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia, Jokowi meminta agar jajaran di pemerintahannya fokus pada 4 hal. Pertama, inflasi harus turun rendah, pemda perlu terlibat menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi dan pasokan.

Kedua, kemiskinan ekstrim harus turun dan diberantas, perhatikan dan bantu masyarakat miskin di masing-masing daerah. Ketiga, stunting atau kurang gizi harus diturunkan secara cepat, salah satu upayanya dengan memanfaatkan teknologi dan monitor detail ibu hamil, janin, dan balita.

Serta keempat, harus mendorong, mendukung, dan mempermudah investasi di daerah agar kesempatan kerja tercipta. Jangan persulit dengan regulasi dan birokrasi rumit serta berbelit.

Maka dalam upaya mengerjakan 4 fokus tersebut, Sri Mulyani bilang, sebagai bendahara negara, Kemenkeu telah mengalokasikan belanja negara mencapai Rp 3.061 triliun di 2023. Salah satu pos belanja tersebut yakni anggaran dana transfer keuangan ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 814 triliun.

"APBN dan APBD adalah instrumen sangat penting untuk menjalankan arahan Presiden tersebut," kata dia.

Di samping TKDD, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun, anggaran subsidi energi mencapai Rp 339,6 triliun, serta anggaran perlidungan sosial mencapai Rp476 Triliun.

Ia mengatakan, semua anggaran belanja itu diperuntukkan melindungi rakyat dan menjaga ekonomi Indonesia agar terus tumbuh serta semakin maju secara merata di tengah berbagai risiko ekonomi.

Tahun ini, pengelolaan ekonomi nasional akan dihadapkan berbagai tantangan, mulai dari harga komoditas melonjak, inflasi global naik tinggi, hingga ekonomi global melesu. Oleh sebab itu, dia menekankan, penggunaan uang negara harus tepat agar dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Rakyat harus mampu merasakan dan melihat hasil dari APBN dan APBD #uangkita - yang berasal dari uang pajak dari rakyat," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Minta Kepala Daerah Sering ke Pasar, Jokowi: Sudah Tak Musim yang Namanya ABS!