Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BI Segera Terapkan Instrumen Operasi Valas Baru Terkait Devisa Hasil Ekspor SDA

Kompas.com - 20/01/2023, 09:00 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu,
Aprillia Ika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan aturan baru terkait devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) yang diperkirakan akan berlaku pada Februari 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pada 20 Desember 2022 BI telah mengeluarkan Peraturan BI (PBI) untuk instrumen operasi valas yang baru, yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 24/26/PADG/2022.

Aturan itu merupakan perubahan atas PADG Nomor 21/28/PADG/2019 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah.

"Kami sudah melakukan persiapan-persiapan dan ini bisa kemudian akan kami implementasikan. Apakah pertengahan Februari bisa kita implementasi karena sudah ketemu dengan perbankan dan para calon-calon eksportir," ujar Perry saat konferensi pers, Kamis (19/1/2023).

Baca juga: BI Yakin Nilai Tukar Rupiah akan Menguat pada 2023

Insentif ke nasabah eksportir dalam aturan baru

Dalam aturan baru itu, instrumen operasi moneter valas berbentuk term deposit valas di mana para eksportir SDA dapat menyimpan simpanannya ke perbankan lalu perbankan akan mengalirkan simpanan itu ke BI.

"Ini kami keluarkan instrumen operasi moneter valas yang baru. Term deposit dari eksportir yang disimpan di rekening khusus di pass on kepada BI," kata Perry.

Dengan mekanisme tersebut, BI akan memberikan insentif dengan kewajiban untuk memberikan suku bunga yang kompetitif bagi nasabah eksportir.

Adapun insentif yang diberikan kepada nasabah eksportir berupa imbal hasil yang kompetitif dan insentif pajak dari pemerintah.

"Mekanisme ini kami berikan suku bunga yang kompetitif dengan luar negeri. Tidak hanya itu tapi kami juga berikan insentif kepada perbankan," ucap Perry.

Baca juga: Incar DHE Parkir Lebih Lama di RI, BI Akan Terbitkan Instrumen Operasi Moneter Valas Baru

Insentif ke perbankan dalam aturan baru

Sementara untuk perbankan, BI akan memberikan insentif berupa pengecualian kewajiban cadangan wajib minimum (reserve requirement).

Pasalnya, valas yang diterima oleh perbankan tidak akan dimasukkan dalam komponen dana pihak ketiga (DPK) sehingga tidak dihitung sebagai Giro Wajib Minimum (GWM) dalam valas dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

"OJK pun juga sudah mengkonfirmasi ini tidak termasuk dalam komponen DPK dalam regulasi dan pengawasan mereka. Karena ini pass on jadi tidak termasuk loanable fund (dana yang tersedia untuk dipinjamkan). Karena itu bank nerima dari eksportir dan di-pass on ke BI. Demikian juga dengan LPS juga tidak dimasukkan ke sana," jelas Perry.

Baca juga: Taruh Devisa Hasil Ekspor SDA di Luar Negeri, 216 Eksportir Kena Denda Mencapai Rp 53 Miliar

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Harga Bahan Pokok Kamis 20 Juni 2024, Semua Bahan Pokok Naik, Kecuali Minyak Goreng Curah

Whats New
Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Kiat Superbank Jaga Kualitas Kredit Tetap Sehat

Whats New
Erajaya Bakal Bagikan Dividen ke Pemegang Saham, Sekian Besarannya

Erajaya Bakal Bagikan Dividen ke Pemegang Saham, Sekian Besarannya

Whats New
Jelang Pemilu, Inflasi Inggris Berhasil Turun ke Target 2 Persen

Jelang Pemilu, Inflasi Inggris Berhasil Turun ke Target 2 Persen

Whats New
Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Lebih Efisien, Ini Manfaat Aplikasi Kasir Accurate POS untuk Operasional Bisnis Modern

Smartpreneur
OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

OJK Sebut Kredit Produktif Korporasi Melesat, Ini Penyebabnya

Whats New
Tingkat Pengangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Tingkat Pengangguran di AS Terus Meningkat, Indikator Menuju Resesi?

Whats New
Serba Salah Kelas Menengah

Serba Salah Kelas Menengah

Whats New
Dibayangi Pelemahan Rupiah dan 'Capital Outflow', Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Dibayangi Pelemahan Rupiah dan "Capital Outflow", Ekonomi RI Diprediksi Stagnan

Whats New
[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

[POPULER MONEY] Pada 2027, Orang Tak Bisa Asal Beli Elpiji 3 Kg | 20 Persen Karyawan di Dunia Alami Kesepian

Whats New
Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Dalam Setahun Rupiah Melemah Hampir 10 Persen, Ekonom: Ini Tidak Baik untuk Perekonomian RI...

Whats New
Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Bahaya Wacana Kenaikan Rasio Utang Pemerintah, Pajak Bisa Tambah Naik

Whats New
Simak 10 Tips Investasi di Pasar Modal bagi Pemula

Simak 10 Tips Investasi di Pasar Modal bagi Pemula

Earn Smart
Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Pantau Dampak Pelemahan Rupiah, Kemenhub: Belum Ada Maskapai yang Mengeluh

Whats New
Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Cara Cek Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Aktif atau Tidak

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com