Soal Biaya Haji Rp 69 Juta, YLKI: Pemerintah Harusnya Berani Menawar

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) buka suara terkait usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 69,19 juta, melonjak signifikan dari BPIH 2022 yang sebesar Rp 39,8 juta.

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, pemicu kenaikan BPIH yang signifikan ini karena pihak Arab Saudi, baik pemerintah maupun sektor swasta telah mengkomersilisasi ibadah haji.

"Apalagi setelah tiga tahun tidak ada haji atau umrah, mereka menggunakan aji mumpung untuk menaikkan biaya haji hingga 100 persen," ujarnya kepada Kompas.com, Sabtu (21/1/2023).

Baca juga: Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Bagaimana Alokasinya?

Oleh karena itu, kata dia, seharusnya pemerintah dapat melobi pemerintah dan sektor swasta di Arab Saudi agar BPIH agar biaya operasionalnya dapat lebih murah sehingga BPIH 2023 tidak naik signifikan.

"Pemerintah Indonesia seharusnya berani bargaining (tawar-menawar) dengan pemerintah Arab," kata Tulus.

Menurut dia, meski kuota haji bertambah namun BPIH naik signifikan tentu akan berdampak pada berkurangnya jumlah calon jemaah haji.

Adapun kuota haji tahun 2023 yang sudah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi sebanyak 221.000 jemaah yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus.

"Tak ada gunanya kuota haji dinaikkan, jika calon jemaahnya berguguran tidak bisa berangkat haji karena biaya hajinya tak terjangkau," tukasnya.

Kementerian Agama (Kemenag) mewakili pemerintah mengusulkan BPIH 2023 sebesar Rp 98.893.909.

Dari angka Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta. Sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," ujar Yaqut.

Dengan demikian, biaya haji yang diusulkan pemerintah tahun ini melonjak jauh dari biaya tahun lalu yang 'hanya' Rp 39,8 juta.

Yaqut menjelaskan, peningkatan biaya haji 2023 ini diambil demi menjaga keberlangsungan nilai manfaat dana haji di masa depan.

Menurutnya, pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip keadilan, di mana harus menyeimbangkan besaran beban jemaah dan keberlangsungan nilai manfaat dana haji.

"Pembebanan BPIH harus mengedepankan prinsip istitha'ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya," tuturnya.

Baca juga: Biaya Haji RI Vs Malaysia, Lebih Mahal Mana?