Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko Airlangga Sebut Pemerintah Daerah Sulit Keluarkan APBD untuk "Tipping Fee"

Kompas.com - 24/01/2023, 18:40 WIB
Kiki Safitri,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, dalam upaya mendorong transisi ke energi bersih, perlu peran serta seluruh pihak termasuk juga para pemerintah di daerah, seperti mengalokasikan APBD untuk pengolahan sampah menjadi renewable energy atau tipping fee.

“Tantangan untuk kita bersama, mengkonversi sampah menjadi listrik. Misalnya pemerintah daerah, mau enggak bayar tipping fee? Ini kalau bicara komitmen, tapi enggak mau keluarkan APBD-nya untuk hal yang konkrit ini tentu sulit,” kata Airlangga di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Arilangga mengatakan, jika berbicara soal affordable energy, pemerintah berperan melakukan subsidi energi berbasis fosil, untuk BBM dimana tahun lalu subsisi yang digelontorkan pemerintah mencapai lebih dari Rp 500 triliun.

Baca juga: Menko Airlangga Wanti-wanti Tingginya Inflasi di 23 Provinsi

Airlangga mengatakan, dalam menghadapi tantangan implementasi energi bersih, peran serta secara gotong royong perlu dilakukan bersama dan tidak semuanya dibebankan ke pemerintah pusat.

Dia juga mengeluhkan, hingga saat ini pemerintah daerah masih enggan untuk mengeluarkan anggaran tipping fee, untuk pengolahan sampah.

Energi bersih berhasil bisa dikerjakan jika gotong royong, karena tidak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah pusat yang bergerak. Sederhanaynya, tipping fee sampai hari ini tidak ada objek pengolahan sampah menjadi energi yang sudah berjalan,” lanjut dia.

Baca juga: Menko Airlangga Proyeksi Pertumbuhan Ekspor RI 2023 Melambat Jadi 12,8 Persen

Arilangga menambahkan, saat ini kebutuhan energi Indonesia bergantung pada BBM. Namun, untuk menjadi negara berdikari hal yang bisa dilakukan adalah mengkonversi BBM menjadi biodiesel, hingga mengkonversi kendaraan berbahan bakar fosil ke electric vehicle

“Kita tentu juga harus memanfaatkan resources yang besar, salah satunya dengan teknologi, yang nantinya bisa mengurangi ketergantungan impor BBM,” tegas dia.

Baca juga: Perppu Cipta Kerja Tuai Kritikan, Airlangga: Bagian dari Demokrasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com