Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala LKPP Akui Sistemnya Bikin Bingung dan Dikeluhkan Lemot

Kompas.com - 24/01/2023, 21:20 WIB
Ade Miranti Karunia,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan, sistem yang dimiliki oleh LKPP saat ini masih membingungkan.

Terlebih bagi banyak pihak yang tidak akrab dengan teknologi. Untuk itu, dirinya meminta agar sistem yang dijalankan oleh LKPP saat ini bisa bertranformasi untuk bisa lebih cepat, tepat, dan mudah digunakan.

"Apalagi pada awal tahun ini banyak keluhan terkaitnya lemotnya empat sistem yang ada di LKPP sekaligus, yaitu Katalog Elektronik, SIRUP, SIKAP, dan SPSE di LPSE LKPP sendiri. Jadi saya tidak bermaksud menguliti teman-teman, enggak loh," katanya saat membuka kegiatan pembahasan new platform (platform baru) LKPP dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (24/1/2023).

Baca juga: LKPP: Pengadaan Pemerintah Jelang Tutup Tahun Capai 78 Persen

"Tapi kita diskusi di sini untuk cari solusi. Kalau menurut saya yang seperti ini enggak keren, jadi harus jadi catatan untuk kita semuanya," sambung Hendi sapaan akrabnya.

Namun di sisi lain, dia pun tak memungkiri bahwa LKPP tidak dapat sendirian dalam membangun sistem seperti yang diinginkannya. Menurutnya agar transformasi sistem digital LKPP dapat diupayakan lebih cepat diperlukan keterlibatan pihak yang telah berpengalaman dalam urusan pengembangan teknologi.

Oleh sebab itu, LKPP menggandeng PT Telkom Indonesia untuk melahirkan platform digital baru untuk pengadaan barang/jasa di Indonesia.

"Walaupun dengan segala keterbatasan yang dimiliki sebenarnya Alhamdulillah, transaksi pada katalog elektronik yang dimiliki LKPP sudah lumayan. Tapi PR-nya hari ini terus bertambah, dimana pada tahun ini kita ditargetkan untuk bisa mencapai 5 juta produk tayang, Rp 500 triliun transaksi, serta 95 persennya harus merupakan produk dalam negeri, lebih dalam lagi produk UMK dan Koperasi," ujar Hendi.

Baca juga: LKPP Minta Instansi Pemerintah Segera Lakukan Tender Dini

Dengan mengusung konsep 'government marketplace' nantinya platform baru tersebut akan mengintegrasikan seluruh sistem e-purchasing milik LKPP saat ini ke dalam satu platform. Tak hanya itu, platform baru tersebut nantinya juga akan terdapat fitur pembayaran dan pengiriman yang saat ini masih belum terdapat pada sistem eksisting.

"Saya harap melalui forum ini kita dapat menunjukan optimisme kita ke depan. Sehingga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas keterlibatan PT. Telkom pada hari ini. Saya yakin dengan talenta - talenta yang ada di PT. Telkom saat ini bisa terwujud apa yang kita harapkan bersama," pungkas Hendi.

Dalam pertemuan itu, Project Director GovTech Procurement Tribe Leader PT Telkom Indonesia, Rahmat Danu Andika mengatakan, pihaknya menyambut baik kolaborasi yang digagas oleh LKPP ini.

"Kami akan mengupayakan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bisa dicapai. Kita akan melakukan benchmark ke industri-industri yang serupa yang telah menyediakan platform berkelas dunia," ucap Andika.

Baca juga: Dinilai Tidak Sesuai Spesifikasi LKPP Bekukan 20.652 Produk dalam E-Katalog

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Rupiah Melemah Tembus Rp 16.200 Per Dollar AS, Apa Dampaknya buat Kita?

Whats New
Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Dollar AS Tembus Rp 16.200, Kemenkeu Antisipasi Bengkaknya Bunga Utang

Whats New
Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Bawaslu Buka 18.557 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Prioritas Kebutuhannya

Whats New
Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Ingin Produksi Padi Meningkat, Kementan Kerahkan 3.700 Unit Pompa Air di Jatim

Whats New
Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemenhub Buka 18.017 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Melalui Pompanisasi, Mentan Amran Targetkan Petani di Lamongan Tanam Padi 3 Kali Setahun

Whats New
Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Konflik Iran-Israel Bisa Picu Lonjakan Inflasi di Indonesia

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Kartu Prakerja Gelombang 66 Resmi Dibuka, Berikut Persyaratannya

Whats New
Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Kemensos Buka 40.839 Formasi CPNS dan PPPK 2024, Ini Rinciannya

Whats New
Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Pemudik Lebaran 2024 Capai 242 Juta Orang, Angka Kecelakaan Turun

Whats New
Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Pasar Sekunder adalah Apa? Ini Pengertian dan Alur Transaksinya

Work Smart
Signifikansi 'Early Adopters' dan Upaya 'Crossing the Chasm' Koperasi Multi Pihak

Signifikansi "Early Adopters" dan Upaya "Crossing the Chasm" Koperasi Multi Pihak

Whats New
Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Rupiah Tertekan Dekati Rp 16.300 Per Dollar AS, BI Terus Intervensi Pasar

Whats New
Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian, Syarat, Bunga, dan Angsuran

Cara Gadai BPKB Motor di Pegadaian, Syarat, Bunga, dan Angsuran

Earn Smart
Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen, Imbas Serangan Balasan Israel ke Iran

Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen, Imbas Serangan Balasan Israel ke Iran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com