Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Atasi Persoalan "Backlog", Pemerintah Sudah Kucurkan Rp 79,77 Triliun untuk Pembiayaan Perumahan

Kompas.com - 25/01/2023, 19:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 79,77 triliun sepanjang 2010-2022 untuk program subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). 

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban mengatakan, kucuran dana tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan perumahan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga dapat mengatasi persoalan backlog perumahan.

Backlog perumahan adalah jumlah kekurangan rumah yang didapat dari selisih antara jumlah kebutuhan akan rumah dengan jumlah rumah yang ada.

Ia mengatakan berdasarkan data BPS, saat ini backlog kepemilikan rumah capai 12,7 juta. Data yang menunjukkan masih tingginya kebutuhan akan rumah di Indonesia, maka pemerintah pun berupaya untuk memenuhinya.

Baca juga: KPR FLPP 2023, Ada Kuota 220.000 Unit Rumah

"Perhatian pemerintah terkait dengan MBR sangat besar, sejak tahun 2010 pemerintah telah mengalokasikan total Rp 79,77 triliun, bahkan dalam 2 tahun terkahir nilainya sekitar Rp 20 triliun. Ini untuk membiayai sekitar 1,16 juta unit rumah," ungkap Rionald dalam acara Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan, Rabu (25/1/2023).

Adapun bantuan pendanaan untuk KPR skema FLPP tersebut dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurutnya, sektor perumahan memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional, oleh sebab itu pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan sektor ini.

"Sektor perumahan diharapkan mendorong perutmbuhan ekonomi karena dia memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor yang lain," katanya.

Baca juga: Milenial Mau Punya Hunian? Pertimbangkan Rumah Subsidi


Selain melalui skema FLPP, kata Rionald, pemerintah mendukung pengembangan sektor perumahan dengan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF sejak 2017 sebesar Rp 7,8 triliun.

Tak hanya itu, suntikan modal berupa PMN juga diberikan kepada Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) senilai Rp 1,5 triliun pada akhir tahun lalu. Serta dalam rights issue PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN, pemerintah berpartipisasi senilai Rp 2,48 triliun.

Maka dengan beragam anggaran yang digelontorkan pemerintah baik melalui skema FLPP maupun suntikan PMN kepada BUMN, diharapkan mampu mengatasi persoalan backlog perumahan di Indonesia.

"Jadi backlog perumahan sekitar 12,7 juta, sehingga ini merupakan suatu tantangan karena rasio KPR Indonesia adalah termasuk yang rendah," kata Rionald.

Baca juga: Kementerian PUPR Bangun 1,1 Juta Rumah di 2022

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, Fungsi, dan Strukturnya

Earn Smart
Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Apa Itu Pegadaian: Pengertian, Jenis Usaha, dan Sejarah Berdirinya

Whats New
Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Dapat Tambahan Pasokan Gas Bumi dari JTB, Petrokimia Gresik: Ini Menjadi Sangat Penting

Rilis
IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

IHII: Revisi UU BPJS di RUU Kesehatan Sangat Mengkhawatirkan

Whats New
Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Luhut Sebut Insentif Motor Listrik Rp 7 Juta, Sri Mulyani Bakal Bahas dengan DPR

Whats New
Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 Kini Hadir di Lamongan

Whats New
Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Pangkas 3.414 Nomenklatur Jabatan Pelaksana, Menteri PANRB: Biar Lebih Lincah dan Tidak Rumit

Whats New
Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi

Whats New
Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Atasi Pengangguran, Kemenaker Pertemukan Langsung 250 Pencari Kerja dengan Pengusaha

Rilis
Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Selama Sepekan, Modal Asing Masuk RI Capai Rp 4,42 Triliun

Whats New
Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Ada Gejolak Bunga Kredit, Masyarakat Bakal Tunda Lagi Beli Rumah?

Whats New
Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Whats New
Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Bos KSP Indosurya Divonis Bebas, Mahfud MD: Kami Lakukan Kasasi

Whats New
Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Komisaris Independen Wika Beton Jadi Saksi Kasus Suap MA, Manajemen Buka Suara

Whats New
Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Ilegal, Ini Daftarnya

Earn Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+