Fatamorgana Subsidi Kendaraan Listrik

Beberapa produsen mobil dunia juga suka membentuk divisi kendaraan listrik untuk meningkatkan produksi, tetapi itu bukan core dari produksi mereka. Artinya, pada tingkat makro, dunia belum memiliki kapasitas yang cukup untuk mengonversi kendaraan listrik secara penuh.

Untuk itu, pemerintah perlu menggunakan pendekatan alternatif yang berfokus pada sisi penawaran daripada sisi permintaan. Jika kebijakan dapat membuat baterai kendaraan listrik lebih murah, lebih efisien, tersedia dalam jumlah banyak, harga kendaraan listrik akan turun dengan sendirinya dan konsumen akan membeli lebih mudah tanpa harus disubsidi. Subsidi hanya akan menciptakan jebakan APBN dalam jangka panjang.

Sejumlah Langkah yang Perlu Dilakukan

Karena itu, pemerintah perlu banyak persiapan agar subsidi tepat sasaran, di antaranya: Pertama, pemerintah harus memahami penyesuaian kebijakan subsidi, struktur kebijakan subsidi, serta konsekuensi dalam memanfaatkan peran subsidi pada sisi permintaan.

Implikasi subsidi akan membuat masyarakat terlalu bergantung pada insentif pemerintah. Tentu hal ini akan menggangu alamiah mekanisme pasar kendaraan listrik.

Kedua, pemerintah harus merumuskan peraturan untuk mengawasi produsen curang, karena bisa saja kehadiran subsidi membuat mereka mudah menguasai pasar tanpa takut mengalami kerugian. Produsen terlarang menyesatkan konsumen dengan teknik marketing yang berlebihan dan mengelabuhi konsumen yang minim informasi.

Karena itu, pemerintah harus meningkatkan kesimetrisan dan transparansi informasi pasar. Di satu sisi, kebijakan regulasi pendukung akan menghilangkan kekhawatiran konsumen; di sisi lain, ini akan secara efektif merangsang produsen kendaraan listrik dan pemasok baterai untuk meningkatkan manajemen dan teknologi industri serta mendorong perkembangan industri yang baik.

Ketiga, pemerintah perlu dukungan teknologi big data untuk mengatur subsidi dengan merancang mekanisme pelaporan real-time dan mekanisme sanksi atas penyalahgunaan subsidi. Tanpa dukungan sistem informasi yang mumpuni, tentu akan sulit untuk melacak penggunaan subsidi secara efektif karena keterbatasan teknis; dengan demikian, kebijakan subsidi hanya dapat diubah setelah terjadinya kecurangan dan tidak dapat dioptimalkan dengan tindakan pencegahan terlebih dahulu.

Teknologi big data harus didukung oleh banyak referensi data untuk menganalisis perubahan perilaku dan kinerja perusahaan secara real time setelah pemberian subsidi, untuk membentuk sistem antisipasi dan inferensi lebih awal, serta mengidentifikasi kemungkinan penipuan secara akurat untuk membangun mekanisme umpan balik antara pemerintah dan penerima subsidi yang lebih cepat.