Tantangan Pendanaan Hijau

Sesuai prediksi, pendanaan tersebut didominasi oleh pinjaman lunak alias utang untuk pemerintah maupun swasta (katadata.co.id, 18/11/2022).

Skema ‘utang’ hijau itu, jika terealisasi di Indonesia dan jika tak hati-hati dikelola, pada akhirnya jelas akan makin membebani fiskal negara. Secara politik, publik mafhum bahwa isu utang tentu telah menjadi perhatian banyak pihak.

Sampai beberapa bulan ke depan, rencana implementasi JETP masih dalam proses perumusan—setidaknya sampai pertengahan atau akhir tahun 2023 ini. Karenanya, para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah perlu hati-hati dalam menyepakati skema pendanaan itu.

Jangan Gagap Hijau

Agenda ekonomi rendah karbon, sebagaimana diusung JETP, tentu punya tujuan yang mulia: keberlanjutan umat manusia (people) dan bumi (planet), namun tetap menekankan pentingnya kemajuan ekonomi (profit).

Akan tetapi, alangkah perlunya Indonesia tak gagap terhadap agenda hijau global. Hadirnya IPG sebagai mitra utama JETP merefleksikan besarnya pengaruh negara-negara maju dalam agenda rendah karbon itu.

Baca juga: 5 Contoh Energi Terbarukan

Perlu diingat, kemajuan negara-negara itu dulu sumber utama energinya adalah batu bara. Pada masanya, Barat menjadi konsumen batu bara terbesar di dunia. Ditemukannya ladang batu bara di Indonesia kenyataanya juga karena tingginya permintaan dari Barat, khususnya pada masa kolonial.

Pada kenyataannya, kemajuan ekonomi Indonesia memerlukan sokongan energi yang signifikan. Hingga saat ini, sayangnya, sumber energi tak terbarukan khususnya batu bara adalah yang paling bisa dijangkau. Sembari sumber energi terbarukan terus dikaji dan direalisasikan, penggunaan sumber energi tak terbarukan tak dapat dielakkan.

Menyikapi kondisi ini, penting bagi Indonesia untuk senantiasa bijak dan strategis dalam mengadopsi skema pembiayaan dan pembangunan hijau. Dalam beberapa bulan ke depan, setidaknya hingga akhir 2023, perlu dirumuskan sebaik-baiknya bagaimana skema pendanaan hijau lewat JETP dapat membantu Indonesia mengadopsi pembangunan rendah karbon secara perlahan dan bertahap tapi efektif.

Pada akhirnya, JETP tetaplah langkah penting bagi Indonesia untuk menciptakan kemajuan berbasis ekonomi hijau. Komitmen itu akan menjadi pengingat berbagai pemangku kepentingan bahwa pembangunan hijau menjadi jaminan perbaikan ekonomi bagi generasi-generasi selanjutnya.