Antisipasi Ancaman Krisis pada 2023, Sri Mulyani Pastikan Dukungan Fasilitas dan Insentif untuk Pelaku Usaha

Dari sisi kebijakan, jajarannya juga diminta untuk mengevaluasi baik terkait bea dan cukai maupun perpajakan yang memang menjadi perhatian utama para pengusaha.

"Saya minta kepada BKF (Badan Kebijakan Fiskal) untuk bersama-sama dengan pajak, bea cukai melihat dan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan dari fiskal kita," katanya.

Dalam tinjauannya ke Cikarang Dry Port (CDP), Sri Mulyani melihat proses bisnis dan aktivitas tempat penimbunan sementara (TPS) itu yang telah beroperasi sejak 2010 dan berada di wilayah pengawasan Bea Cukai Cikarang,

CDP menjadi bagian dari program pemerintah, yaitu Customs Advance Trade System dan Indonesian Blue Print Logistics guna menyederhanakan dan meningkatkan daya saing logistik Indonesia.

Ia menyatakan, dalam menghadapi potensi tantangan ke depan dalam menyediakan layanan yang semakin baik, maka CDP bersinergi dengan Bea Cukai Cikarang melakukan transformasi perbaikan proses bisnis.

Transformasi tersebut mencakup penguatan budaya, pengembangan proses bisnis, dan pengembangan sistem, seperti autogate system, behandle management system, dan electronic seal yang terintegrasi dengan CEISA.

Transformasi itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam pengembangan National Logistics Ecosystem (NLE), yang merupakan inisiatif besar nasional bertujuan untuk mengurangi biaya logistik dan mempercepat pergerakan barang dalam rantai pasok.

"Kemenkeu berkomitmen untuk terus bekerja sama dalam melayani dunia usaha agar makin kompetitif dan produktif dengan penerapan kebijakan yang mendukung dunia usaha," tutup Sri Mulyani.

Baca juga: Bos Samsung Indonesia Curhat ke Sri Mulyani, Khawatir Dampak Resesi