Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPS: Target Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan Sulit Tercapai

Kompas.com - 30/01/2023, 12:09 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono mengatakan, target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024 sulit tercapai.

Margo mengatakan angka kemiskinan tahun 2022 berada di angka 9,5 persen. Sementara itu, kemiskinan ekstrem berada di angka 2,04 persen.

"Kalau lihat dari tren data sepertinya akan sulit mencapai di angka 7 persen maupun kemiskinan ekstrem dari 2,05 persen mendekati 0 persen kalau tren data sulit rasanya," kata Margo dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

Baca juga: Menpan-RB: Jangan Sampai Anggaran Kemiskinan Tersedot untuk Kegiatan yang Tidak Terkait

Margo mengatakan, untuk mencapai target tersebut diperlukan perbaikan tata kelola pengentasan kemiskinan dan tata kelola data secara sistematis.

"Kita perlu melakukan percepatan melakukan tata kelola baru agar target 2024 itu bisa dicapai dengan baik, baik itu kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Margo juga melaporkan, kondisi kemiskinan ekstrem pada 212 kabuaten/kota prioritas pemerintah tahun 2022.

Baca juga: Tingkat Kemiskinan Indonesia Naik pada September 2022, Jadi 26,36 Juta Orang


Ia mengatakan, angka kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota tersebut berada di angka 3,61 persen pada Maret 2021 dan menurun di angka 2,76 persen pada Maret 2022.

"Kemiskinan bersifat dinamis sehingga pemutakhiran data perlu dilakukan secara rutin, terintegrasi, dan berkesinambungan, dan standarisasi mengenai siapa si miskin sehingga penentuan target pensasaran tidak berbeda antar K/L," ucap dia.

Penggunaan anggaran harus optimal

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, total anggaran penanganan kemiskinan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar Rp 526 triliun.

Baca juga: Ombudsman: Badai PHK Massal Berdampak ke Kenaikan Jumlah Penganggur hingga Kemiskinan

Ia mengingatkan agar anggaran tersebut digunakan secara optimal pada kegiatan yang berdampak langsung dalam menurunkan angka kemiskinan.

"Jangan sampai anggaran yang besar tersedot di kegiatan yang tidak terkait langsung dengan menurunnya angka kemiskinan," kata Azwar dalam acara Launching Reformasi Birokrasi BPS Tahun 2023, Senin (30/1/2023).

"Ini jangan sampai tidak efisien, ini tolong jangan salah kutip ya," sambungnya.

Azwar mencontohkan para pemerintah daerah akan melakukan penanganan stunting, di mana penyediaan protein mestinya harus lebih tinggi dibandingkan sosialisasi terkiat stunting dan gizi.

"Jangan sampai teman-teman di daerah programnya menangani stunting, tetapi sosialisasi stunting dan gizinya lebih tinggi dibandingkan pembelian protein untuk yang bayi dan ibu hamil," ujarnya.

Baca juga: Hapus Kemiskinan Ekstrem, Pemerintah Janji Dampingi Pelaku Usaha Mikro

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com