Kasus Gagal Bayar TaniFund, "Lender" Bakal Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberi pinjaman atau lender dari platform peer-to-peer (P2P) lending PT Tani Fund Madani Indonesia (TaniFund) akan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak yang belum diberikan perusahaan.

Hal ini terkait dengan dugaan gagal bayar yang terjadi pada fintech lending yang berfokus pada pembiayaan di sektor pertanian tersebut.

Kuasa hukum pemberi pinjaman atau lender TaniFund Josua Victor mengatakan, pihaknya bersama dengan perwakilan 13 lender telah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim Mabes Polri pada Sabtu (28/1/2023).

Baca juga: Hingga 2022, OJK Terima 29 Pengaduan Konsumen soal Kasus Gagal Bayar TaniFund

Namun begitu, kepolisian meminta agar pengajuan dokumen dibuat lebih terstruktur dengan tabulasi yang lebih rapi untuk mempermudah pelaporan kerugian yang diderita lender.

"Sebelumnya saya menyampaikan kepada pengurus TaniFund di depan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), apabila tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan masalah ini, kami akan melaporkan ke kepolisian," ujar dia kepada Kompas.com, Senin (30/1/2023).

Josua Victor sendiri merupakan kuasa hukum dari 129 investor TaniFund dengan total nilai investasi kurang lebih sebesar Rp 14 miliar.

Baca juga: Uang Tidak Kembali, Investor Berencana Gugat TaniFund

Ia menduga terdapat indikasi tindak pidana dalam pengelolaan bisnis TaniFund. Namun begitu, bentuk tindakan pidana nantinya akan ditentukan oleh pihak kepolisian.

Josua sendiri telah mengumpulkan berbagai bukti permulaan terkait kasus dugaan gagal bayar TaniFund ini.

Ia menduga TaniFund tidak mampu menerapkan tata kelola perseroan atau Good Corporate Governance (GCG) yang baik.

Baca juga: Kredit Macet Fintech P2P Lending TaniFund Capai 49 Persen, OJK: Risiko Ditanggung Lender

"Sementara, di level manajemen pengelola mereka tidak menerapkan prinsip-prinsip misalnya mitigasi risiko, skoring, seleksi borrower (peminjam)," imbuh dia.