Masih Ada RS di Jakarta Minta "Fotocopy" Peserta JKN, BPJS Kesehatan: KTP Saja Sudah Cukup

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron Mukti mengaku masih terdapat rumah sakit di DKI Jakarta yang masih meminta salinan identitas (fotocopy) ke peserta BPJS Kesehatan sebagai syarat administrasi.

"Kita masih dengar ini, peserta BPJS (Kesehatan) itu disuruh fotocopy. Itu rumah sakit di Jakarta, minta fotocopy. Padahal buat apa fotocopy?" kata dia dalam acara Outlook 2023 Diskusi Publik 10 Tahun Program JKN, Senin (30/1/2023).

Padahal, salinan identitas tersebut seharusnya tidak lagi diperlukan. Cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja maka identitas peserta BPJS Kesehatan sudah teridentifikasi.

Baca juga: Waspada Penipuan Bermodus Tagihan BPJS Kesehatan lewat File APK

"Kita itu sudah terintegrasi dengan KTP, minta KTP saja sudah cukup," ucap Ali.

Kata Ali, BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar tidak dipersulit serta jauh dari pandangan perbedaan layanan medis terhadap peserta.

"Bahkan fokus utama BPJS Kesehatan sekarang ini adalah bagaimana meningkatkan mutu pelayanan yang tidak ribet meskipun masih ada ribet. Dan tidak diskriminatif, meskipun ada diskriminatif," ungkapnya.

Baca juga: Ketahui, Ini Standar Baru Tarif Layanan Peserta BPJS Kesehatan

"Karena itu proses lama dulu dianggap BPJS bayarnya kurang, masih ngutang, lambat maka sekarang kita kasihkan uang muka, tarif sepakat kita naikkan. Biar apa? mutunya bagus, meningkat, tidak diskriminatif," lanjut Ali.

Kemudian, BPJS Kesehatan juga ingin mempermudah layanan peserta BPJS Kesehatan yang berada di luar Jawa ingin berobat ke Jakarta. Tanpa harus mempersulit pengurusan dokumen administrasi.

"Kemudian, ada cita-cita bagaimana orang di Indonesia, dari NTT kemudian ke Jakarta periksa, bisa ada dokumennya? Itu bukan cita-cita, sudah kami kerjain. Orang dari NTT periksa ke Jakarta, kita sudah tahu dia kira-kira penyakitnya apa dan sebagainya," ungkap Ali.

Baca juga: Catat, Pengobatan di RS akibat Penganiayaan, Kekerasan Seksual, hingga Korban Terorisme Ternyata Tak Ditanggung BPJS Kesehatan