Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Atur Harga Komoditas untuk Redam Inflasi

Kompas.com - 30/01/2023, 20:50 WIB
Agustinus Rangga Respati,
Akhdi Martin Pratama

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan, banyak daerah di Indonesia yang mengalami tingkat inflasi tinggi pada 2022.

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, perlu sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat meredam tingkat inflasi di Indonesia tahun ini.

Tauhid bilang, pemerintah pusat da daerah harus memiliki peran, terutama terkain penentuan harga komoditas.

Baca juga: Menakar Pentingnya Peran Pemerintah Daerah untuk Mengendalikan Inflasi Nasional

"Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur komponen harga seperti energi yang meliputi bahan bakar minyak, tiket pesawat dan kereta, minyak goreng, sampai rokok," kata dia dia dalam diskusi publik bertajuk Pengelolaan Dana Daerah: Efektifkah? pada Senin (30/1/2023).

Sementara, ia bilang, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur beberapa komoditas lain seperti tarif air minum PAM, angkutan umum, beras, cabai, bawang merah, telur, juga daging ayam.

"Seberapa jauh masing-masing pemerintah (pusat dan daerah) dalam mengatur komoditas pemicu inflasi, karena ketika ada kenaikan harga BBM daerah tidak punya kemampuan juga,” imbuh dia.

Baca juga: Harga Cabai Tinggi, BI Perkirakan Inflasi Januari 2022 Capai 0,39 Persen

Selain itu, Tauhid mengusulkan, inflasi daerah juga dapat diredam dengan cara memperpendek distribusi rantai pangan. Caranya dengan melakukan kerja sama antar daerah (KAD) untuk memastikan stok pangan tersedia pada saat yang dibutuhkan.

Kemudian, melakukan channelling rantai distribusi dari luar provinsi langsung ke pedagang pengepul, dan melakukan koordinasi dan fasilitasi pedagang eceran untuk pengurangan beban kenaikan BBM subsidi melalui APBD.

Tak hanya itu, untuk menekan inflasi daerah adalah dengan melibatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam manajemen stok pangan.

Menurut Tauhid, caranya bisa dengan melakukan pengembangan sistem logistik dan kelancaran arus barang ke seluruh daerah, inovasi jaminan pembelian produksi lokal dengan harga wajar, dan perbaikan tata Kelola BUMN.

"Cara terakhir dengan melakukan efektifitas operasi pasar. Pastikan volume oprasi pasar dilakukan sesuai kebutuhan, melakukan manajemen pemantauan dini (EWS) pada pasar tradisional, dan membatasi gerak spekulen, penimbangan, dan penerimaan harga," tutup dia.

Baca juga: BI Prediksi Inflasi 2023 Akan di Bawah 4 Persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com