Bahlil: Cari Investor Susah, yang Ada Harus Dikawal dengan Baik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tiga arahan terkait tindak lanjut sejumlah kontrak kerja sama di sektor minyak dan gas serta pertambangan dalam rapat terbatas (ratas) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan, di dalam ratas tersebut dibahas perlunya penghitungan kembali terkait sejumlah kontrak kerja sama migas dan pertambangan yang dimiliki sejumlah perusahaan, seperti Freeport, Vale, dan British Petroleum (BP).

Pemerintah kata dia, akan terus mengawal investasi yang memiliki peran besar dalam menjaga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga: Bahlil Soal Ricuh di PT GNI: Tidak Usah Saling Menyalahkan, Kita Cari Solusinya

"Sekarang itu kan orang mencari investasi susah sekarang, yang sudah eksisting kita harus betul-betul bisa mengawal dengan baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.

Bahlil menyebut, British Petroleum (BP) telah memberikan sinyal adanya kontrak perpanjangan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Namun untuk masa perpanjangan kontraknya akan diumumkan oleh Kementerian ESDM.

"BP malah sudah ada lampu hijau (perpanjangan kontrak kerja sama). Teknisnya nanti disampaikan oleh Menteri ESDM waktunya (masa perpanjangan kontrak). Tunggu waktunya saja," ucap dia.

Baca juga: Realisasi Investasi 2022 Tembus Rp 1.200 Triliun, Bahlil: Ini Sejarah untuk RI

Bahlil juga mengatakan Presiden mengingatkan kepada jajaran menterinya agar kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan dampaknya ke masyarakat.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong para investor melakukan hilirisasi serta melibatkan BUMN maupun BUMD. Oleh karenanya, opsi perpanjangan kontrak kerja sama ke depan akan mencantumkan syarat pelibatan BUMN maupun BUMD.

"Yang terpenting adalah dari semua produksi baik itu oil dan gas maupun pertambangan, kita dorong kepada hilirisasi, hilirisasi dan keterlibatan BUMN dan BUMD. Jadi tidak bisa lagi kita memberikan opsi perpanjang, tapi tidak melibatkan BUMN atau BUMD, dan harus negara mengambil peran secara maksimal," pungkas Bahlil.

Baca juga: Bertemu Tony Blair, Bahlil Bahas Investasi di IKN