DPR Singgung Kementan Klaim Beras Surplus, Bapanas: 6 Bulan Terakhir Defisit

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI menyinggung Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengklaim bahwa beras surplus.

Hal itu dimulai ketika Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi yang menjabarkan harga beras saat ini mahal, bahkan untuk harga gabah Kering Panen (GKP) naik menjadi Rp 6.000. Pun dengan harga beras medium, premium yang menurut dia harganya di luar kebiasaan.

"Saat ini harga tidak normal karena harga Gabah Kering Panen (GKP) sudah Rp 6.000, beras medium, premium (harganya) di luar kebiasaan," papar Arief saat RDP dengan Komisi IV DPR RI, di Senayan Jakarta, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Sudah Impor, Harga Beras Tetap Mahal, Oknum Disalahkan

Kemudian, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin langsung mempertanyakan mengapa hal itu terjadi.

Arief pun menjelaskan, harga beras mahal lantaran ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan. "Supply dan demand tidak seimbang, ada shortage," jelasnya.

Sudin pun langsung menanyakan data Kementan yang mengklaim beras surplus.

"Berarti surplus itu bohong dong?," tanya Sudin langsung.

Arief pun mengamininya lantaran data yang dimiliki Bapanas, stok beras justru defisit selama 6 bulan terakhir.

"Dalam 6 bulan terakhir defisit," jawab Arief.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan ketersediaan beras di Tanah Air dalam kondisi normal, tidak ada kekurangan ataupun kelangkaan. Adapun peningkatan harga beras saat ini disebabkan oleh faktor tahunan karena setiap Desember dan Januari selalu mengalami kenaikan harga.

Baca juga: Soal Mafia Beras, Wapres Maruf Amin: Perlu Teliti Lebih Jauh

Meski begitu, harga beras akan mengalami pelandaian pada Februari sampai Maret 2023 sehingga harganya kembali normal. Pasalnya, pada periode tersebut petani mulai memasuki panen raya.

Direktur Serelia pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan Kementan Ismail Wahab mengatakan, luas panen padi tahun 2022 mencapai 10,61 juta hektar (ha) dengan rerata produktivitas mencapai 5,2 ton per hektar.  Fakta tersebut dipaparkan Ismail mengacu pada prognosa Krangka Sempel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS).

Menurut Ismail, seluruh data tersebut merupakan hasil survei jajaran Kementan bersama BPS dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Selanjutnya, hasil survei di evaluasi oleh para pakar statistik sebelum akhirnya dipublikasikan kepada masyarakat.

"Pada Juni 2022 cadangan beras nasional mencapai 8 juta ton yang tersebar di penggilingan dan pedagang. (Cadangan beras) paling banyak ada di rumah tangga karena pembagian bantuan langsung tunai (BLT) juga langsung ke rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen," ujar Ismail dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (19/11/2022).

Baca juga: Bulog Simpan 680.000 Ton Cadangan Beras Pemerintah