Nama "Balon" Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepemimpinan Perry Warjiyo di Bank Indonesia (BI) akan segera berakhir pada Mei 2022. Publik menerka-nerka siapakah yang akan diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk jadi bakal calon (balon) menggantikan Perry. 

Saat ini sejumlah nama calon Gubernur BI mulai bermunculan, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa. Perry juga dikabarkan tetap menjabat Gubernur BI selama dua periode.

Terlepas dari benar atau tidaknya isu tersebut, para ekonom memiliki kriteria masing-masing yang perlu dimiliki oleh Gubernur BI selanjutnya.

Mengingat tantangan ekonomi ke depan masih dibayangi oleh gejolak global sehingga Gubernur BI selanjutnya harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menghadapi tantangan tersebut.

Baca juga: Masuk Bursa Calon Gubernur BI, Sri Mulyani: Kami Fokus Mengerjakan Apa yang Ada

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengatakan, Gubernur BI selanjutnya harus memiliki kemampuan menjaga stabilitas nilai tukar.

Kemudian, sosok Gubernur BI harus memiliki kecakapan mengelola inflasi yang saat ini relatif meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2022 inflasi melebihi target akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Kalau melihat tantangan ke depan ya dari kebijakan moneter itu tentu saja memiliki kemampuan dan kapasitas untuk bisa menjaga stabilitas nilai tukar. Itu salah satu yang paling urgent menurut saya," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (31/1/2023).

Baca juga: Hari Ini, Calon Gubernur BI Jalani Fit and Proper Test di DPR

Dorong digitalisasi

Di era digitalisasi yang semakin masif ini, Gubernur BI juga harus bisa mendorong aspek digitalisasi di dalam kegiatan moneter terutama pada sistem pembayaran.

Saat ini BI tengah mengembangkan rupiah digital (central bank digital currency/CBDC) dan telah membangun inovasi sistem pembayaran digital seperti BI Fast, QRIS, dan QRIS antarnegara.

Tidak hanya itu, Gubernur BI juga harus mengedepankan aspek keamanan sistem pembayaran digital. Sebab semakin berkembangnya digitalisasi, kejahatan siber juga semakin beragam.

"Kalau tiga faktor itu bisa dimiliki, itu akan menjadi calon gubernur yang ideal," kata Eko.

Soal burden sharing

Sementara Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah berpandangan Gubernur BI selanjutnya harus menguasai seluruh aspek perekonomian Indonesia dan independen agar tidak ada tarik-menarik politik.

Selain itu, calon Gubernur BI haruslah memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang moneter karena akan mengemban peran penting di bank sentral yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

"Seorang profesional yang sudah selesai dengan dirinya sendiri sehingga bisa fokus kepada tugasnya sebagai Gubernur BI," ucapnya kepada Kompas.com, Selasa.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memiliki kriteria yang berbeda dari dua ekonom sebelumnya.

Bhima bilang, Gubernur BI harus berani menolak melanjutkan burden sharing atau cetak uang dalam rangka menyelamatkan defisit APBN dan dapat mencari opsi stabilitas nilai tukar rupiah yang tidak terpaku pada kebijakan konvensional naik-turunkan suku bunga acuan.

Selanjutnya, Gubernur BI yang ideal itu memiliki integritas atau tidak punya masalah konflik kepentingan dan track record yang bersih dan berkomitmen mengarahkan kebijakan moneter yang pro lingkungan.

Terakhir, Gubernur BI harus paham dan mampu mengendalikan arah perkembangan teknologi termasuk soal rupiah digital dan cepatnya inovasi fintech payment.

"Calon gubernur BI setidaknya harus punya 5 kriteria itu," kata Bhima kepada Kompas.com, Senin (30/1/2023).