Catatan BPS, Pemerintah Harus Cermat Tetapkan Kebijakan agar Tak Kerek Inflasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan, laju inflasi pada Januari 2023 sebesar 5,28 persen secara tahunan (year on year/yoy), atau sebesar 0,34 persen secara bulanan (month to month/mtm).

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, berdasarkan histori, realisasi inflasi tak lepas dari kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga sejumlah komoditas. Seperti kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) hingga kenaikan tarif cukai rokok.

Laju inflasi pada komponen harga yang diatur pemerintah atau administered price tercatat menjadi yang tertinggi, yakni sebesar 12,28 persen (yoy) di Januari 2023 dengan andil 2,17 persen (yoy) terhadap inflasi nasional.

 Baca juga: BPS: Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai ke Inflasi Rokok Bertahan Lama

Tekanan inflasi administered price yang tinggi itu tak lepas dari dampak kenaikan harga BBM, bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan udara, rokok kretek filter, tarif air minum PDAM, dan tarif angkutan dalam kota dalam setahun terakhir.

"Inflasi ini dipicu dari kenaikan harga yang diatur pemerintah," ujar Margo dalam konferensi pers, Rabu (2/1/2023).

Secara khusus, ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data historis, kenaikan harga BBM sangat berpengaruh terhadap tingginya laju inflasi.

Baca juga: BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen

Pada 2005, ketika harga BBM dinaikkan laju inflasi mencapai 17,11 persen, kenaikan harga BBM di 2013 membuat inflasi mencapai 8,38 persen, lalu kenaikan di 2014 membuat inflasi sebesar 8,36 persen, serta di 2022 membuat inflasi mencapai 5,51 persen.

Oleh sebab itu, Margo menyarankan pemerintah untuk cermat dalam menentukan kebijakan agar tak berimbas pada lonjakan inflasi, terlebih tahun ini masih diliputi ketidakpastian global.

"Kebijakan kenaikan harga komoditas yang diatur pemerintah perlu dengan cermat supaya dampaknya ke inflasi bisa dikelola dengan baik," kata dia.

Baca juga: BPS: Target Pemerintah Turunkan Angka Kemiskinan Sulit Tercapai

Dalam catatan BPS, pemerintah juga disarankan untuk terus memperhatikan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, lantaran sebagian kebutuhan bahan pangan dalam negeri masih dipenuhi memlalui impor.

Selain itu, pemerintah perlu mengantisipasi dinamika iklim dan cuaca, serta manajemen stok saat panen raya dan distribusi antarwilayah. Ia menilai, perlu penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola ketahanan pangan.

"Manajemen stok saat panen perlu diperhatikan, sehingga ketika saat panen, kita masih memiliki persediaan pangan yang cukup," ucap Margo.

Baca juga: BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen