Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Organisasi Nirlaba

Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) adalah organisasi nirlaba berbasis ilmiah yang hadir di Indonesia sejak 2014.

Memiliki misi melindungi wilayah daratan dan perairan sebagai sistem penyangga kehidupan, kami memberikan solusi inovatif demi mewujudkan keselarasan alam dan manusia melalui tata kelola sumber daya alam yang efektif, mengedepankan pendekatan nonkonfrontatif, serta membangun jaringan kemitraan dengan seluruh pihak kepentingan untuk Indonesia yang lestari. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.YKAN.or.id.

Jalur Efektif Kejar Target Turunkan Emisi

Kompas.com - 02/02/2023, 10:23 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Oleh: Nisa Novita, Ph.D dan Retno Sari*

TANGGAL 2 Februari menjadi salah satu momentum penting dalam dunia konservasi, dengan ditetapkannya sebagai Hari Lahan Basah Sedunia (HLBS), sejak 1971.

Penetapan ini bertujuan meningkatkan kesadaran global mengenai peran penting lahan basah bagi manusia dan bumi.

Tahun ini, HLBS mengangkat tema, “Wetlands Restoration” yang menyoroti kebutuhan mendesak untuk memprioritaskan restorasi lahan basah.

Ekosistem lahan basah merupakan suatu wilayah genangan atau wilayah penyimpanan air, yang memiliki karakteristik daratan dan perairan.

Indonesia memiliki ekosistem lahan basah terluas di dunia yang meliputi gambut, mangrove, rawa air tawar dan riparian. Sekitar 40,5 juta hektare ekosistem lahan basah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Namun, bagaimanakah kondisi terkini ekosistem ini?

Mengutip laman worldwetlandsday, lahan basah dunia menghilang tiga kali lebih cepat ketimbang hutan dan diperparah dengan kondisi bahwa lebih dari 35 persen lahan basah telah terdegradasi sejak 1970.

Di Tanah Air, hasil penelitian kerja sama Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) pada 2022, menunjukkan bahwa laju kerusakan tutupan mangrove selama 10 tahun terakhir adalah 1,3 kali lebih cepat dibandingkan kawasan lain di Asia Tenggara (Arifanti, et.al, 2022).

Emisi historis Gas Rumah Kaca (GRK) yang ditimbulkan dari kerusakan mangrove dalam kurun tersebut sebesar 15 persen dari total emisi sektor kehutanan Indonesia tahun 2020 yang mencapai 28 Megaton CO2 ekuivalen per tahun.

Indonesia memiliki luas gambut sebesar 13,43 juta hektare, berdasarkan kajian penelitian bertajuk Revisiting Tropical Peatlands in Indonesia: Semi-detailed Mapping, Extent and Depth Distribution Assesment yang dilakukan oleh Anda et.al (2021).

Angka tersebut menempatkan Indonesia menjadi pemilik lahan gambut tropis terluas di Asia.

Sementara berdasarkan Peta Mangrove Nasional (KLHK, 2021), luas ekosistem mangrove Indonesia tercatat sekitar 3,36 juta hektare.

Belasan juta hektar luasan gambut dan mangrove tersebut adalah aset dalam upaya mitigasi perubahan iklim, melalui skema solusi iklilm alami (Nature Climate Solution).

Solusi Iklim Alami merupakan serangkaian upaya mitigasi perubahan iklim yang mencakup perlindungan ekosistem berbasis bentang alam (hutan, lahan basah, dan padang rumput); pengelolaan lahan produktif (konsesi hutan, lahan pertanian, dan lahan penggembalaan); serta restorasi kawasan (hutan dan dan lahan basah).

Indonesia menerapkan sejumlah jalur mitigasi dari solusi iklim alami dalam tiga ekosistem penting, yaitu gambut, mangrove, dan hutan.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com