Soal Merger dengan BTN Syariah, Ini Kata Bos BSI

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI akan merger dengan Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Syariah.

Upaya merger ini merupakan perintah dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ingin menggabungkan seluruh bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan BTN Syariah.

Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengungkapkan, mulanya dia ingin menggabungkan keempat bank syariah milik Himbara itu sekaligus. Namun upaya tersebut terhalang karena BTN Syariah masih menyatu dengan perusahaan induknya.

Baca juga: Laba Bersih BSI 2022 Capai Rp 4,26 Triliun, Dirut: Dampak Positif Merger

Oleh karenanya, pada tahun 2021, BSI hanya terbentuk dari merger tiga bank syariah Himbara tanpa BTN Syariah agar tidak mengganggu proses penggabungan tiga Badan Usaha Syariah (BUS) milik Himbara itu.

"Sekarang PR-nya masih susah yang itu. Kami melihat bahwa untuk menggabungkan UUS itu tidak semudah menggabungkan BUS karena UUS itu masih campur kan dengan bank induknya," ujarnya saat paparan kinerja BSI 2022, Rabu (1/2/2023).

Untuk itu dia menyarankan agar BTN Syariah dapat melakukan spin-off terlebih dahulu dengan BTN sebagai perusahaan induk sebelum merger dengan BSI.

"Barangkali (BTN Syariah) dengan BTN spin off dulu. Kemudian mereka rapi-rapiin. Nah setelah itu baru kita lihat lagi kemungkinannya mau gimana," jelasnya.

Kendati demikian, hingga saat ini skema merger BSI dan BTN Syariah masih belum diputuskan oleh para pemegang saham.

"Mau gimana skemanya nanti kita tunggu. Nanti Sesuai dengan perkembangan lebih lanjut," kata Hery.

Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian BUMN tengah mendorong integrasi antara BSI dengan UUS BTN atau BTN Syariah.

Baca juga: Mudah, Begini Cara Buka Rekening BSI Online Tanpa ke Bank

Dilansir dari Kontan.co.id, langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat ekosistem layanan perbankan syariah di Tanah Air dan sekaligus untuk memenuhi amanat Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59 Tahun 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemisahan UUS.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, lewat konsolidasi itu, BSI bisa memperbesar dan memperkuat posisinya dari sisi kapitalisasi pasar.

Dengan begitu, ekonomi syariah menjadi salah satu faktor utama dan bukan sekadar alternatif pemacu pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk dalam pengembangan segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Dengan konsolidasi, asetnya menjadi lebih besar lagi. BSI pun dapat menjadi bank syariah yang lebih modern dan dapat memenuhi kebutuhan generasi milenial. Bank ini diharapkan bisa mengakuisisi costumer baru secara lebih cepat karena jangkauan pasarnya sudah lebih luas," kata Tiko dalam keterangan resminya dikutip Senin (13/6/2022).

Baca juga: Simak Ide-ide Usaha yang Tetap Cuan dari Bos BSI meski Terjadi Resesi